APBD BANTUL 2016 : Belanja Kabupaten Bantul Rp2 Triliun, Defisit Anggaran Rp22 Miliar

APBD Bantul 2016 diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun untuk belanja daerah

Harianjogja.com, BANTUL- Belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tembus di angka Rp2 triliun. Namun defisit anggaran daerah mencapai lebih dari Rp200 miliar.

Pemkab dan DPRD Bantul dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016 mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,2 triliun. KUA PPAS itu akan ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menyatakan, baru kali ini belanja Kabupaten Bantul tembus Rp2 triliun. Kenaikan belanja tersebut diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul.

"Selama ini hanya Rp1 triliun lebih, belanja tahun depan cukup besar," ungkap Hanung Raharjo, Senin (9/11/2015).

Selain menyesuaikan kenaikan inflasi dan harga pasar, naiknya belanja juga disebabkan naiknya pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantul 2016 diprediksi mencapai Rp334 miliar lebih. Sedangkan pada 2015, PAD hanya senilai Rp312 miliar dengan total belanja hanya Rp1,9 triliun.

Kendati belanja menembus angka Rp2 triliun, pemerintah harus menghadapi defisit anggaran senilai Rp200 miliar lebih. Defisit anggaran tersebut dikarenakan nilai belanja senilai Rp2,2 triliun tidak sebanding dengan total pendapatan yang diprediksi hanya Rp2 triliun.

"Memang PAD naik, tapi semua pendapatan kalau ditotal belum menutupi angka belanja," terang Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis.

Angka defisit senilai Rp200 miliar menurutnya melebihi angka maksimal defisit sebesar 6% yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. "Regulasi mengatur maksimal angka defisit maksimal 6% untuk menjaga kesehatan keuangan daerah," paparnya.

Kendati demikian, Helmi meyakinkan, defisit tersebut hanya di atas kertas. Dalam rapat membahas APBD 2016, pemerintah bakal melakukan rasionalisasi anggaran untuk menghemat belanja sekaligus menghitung detil total pendapatan. Harapannya angka defisit dapat diperkecil. Di sisi lain, defisit diharapkan dapat ditutupi seiring bertambahnya sumber pendapatan sepanjang 2016 nanti.

APBD 2016 tersebut dijadwalkan disahkan akhir November nanti. Setelah itu diteruskan ke Gubernur DIY untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi APBD 2016. Pemerintah daerah bersama DPRD memiliki waktu hampir sebulan untuk merasionalkan anggaran daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.