Advertisement
FASILITAS DIFABEL : Perlu Pengawasan Publik Untuk Lindungi Penyandang Disabilitas
Advertisement
Fasilitas difabel yang akan memiliki aturan yang jelas, perlu diikuti dengan pengawasan publik
Harianjogja.com, KULONPROGO- Dibutuhkan pengawasan publik untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik.
Advertisement
Hal ini sebagai salah satu faktor pendukung keberadaan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang kini sedang dalam tahap pembahasan di DPRD Kulonprogo.
Sudarta, Ketua Pembahasan Raperda tentang disabilitas menyatakan bahwa akan dilakukan kajian yuridis untuk memastikan bahwa raperda tersebut akan berjalan sesuai undang-undang.
Ia menambahkan bahwa diperlukan pengawasan publik untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. “Semua jajaran harus berkomitmen merealisasikan,” ujarnya, baru-baru ini.
Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo menyatakan bahwa seringkali penyandang disabilitas belum memiliki kesempatan yang setara. Hal ini dikarenakan kurangnya akses terhadap pelayanan dasar hingga perlindungan bagi kaum disabilitas. “Karena itu raperda dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menguraikan bahwa dalam UU nomor 19/2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyendang Disabilitas dijelaskan bahwa setipa penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
Disamping itu, kata dia, harus bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakukan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
- Biro PIWPP Setda DIY Gencarkan Kampanye Tolak Korupsi
- Anggota DPR RI Sebut Perlu Ada Honor untuk Pengambil Sampah Rumah Tangga di Jogja
- BPBD DIY Mewaspadai Lonjakan Pembuangan Sampah ke Sungai Imbas TPA Piyungan Ditutup
- Warga Terluka Saat Berdesak-desakan Buang Sampah di Depo Purawisata Jogja
Advertisement
Advertisement