Dipaksa Menunggu Pesawat Berjam-jam, Marwan Jafar Minta Kinerja Direksi Garuda Indonesia Dievaluasi

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar meluncurkan Indeks Desa Membangun, di Jakarta, Senin (19/10 - 2015). (Setkab.go.id)
25 Februari 2016 00:20 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Marwan Jafar menteri BUMN mengevaluasi kinerja direksi Garuda Indonesia

Harianjogja.com, SLEMAN-Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Marwan Jafar meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mengevaluasi kinerja direksi Garuda Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan sebelum memberikan sambutannya dalam seminar nasional 'Peta Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan' di University Club, Rabu (24/2/2016). Sebelumnya Marwan dijadwalkan hadir di lokasi acara pada pukul 09.00 WIB, namun ia akhirnya baru dapat hadir pukul 11.00 WIB.

Marwan menyesalkan dirinya yang harus menunggu beberapa jam di bandara tanpa adanya kompensasi dari Garuda Indonesia, seperti snack, penginapan atau dalam bentuk apapun. Ia menduga citra pelayanan tersebut disebabkan adanya proteksi besar dari pemerintah, bagi Garuda Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara.

"Kalau di luar negeri dikasih [kompensasi, snack, atau dalam bentuk apapun apabila penumpang menunggu pesawat]," ujarnya.

Dengan berapi-api ia juga mengaku mencatat Garuda Indonesia selalu mengalami rugi, dan tidak pernah untung dalam kegiatan bisnis. Bahkan hal itu telah ia pelajari, ketika sepuluh tahun aktif menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam komisi yang membidangi infrastuktur. Diharapkan dengan dilakukannya restrukturisasi utang, Garuda bisa berhasil [meraih untung], namun nyatanya hingga sampai saat ini masih belum berhasil.

"Ini sebagai salah satu contoh ketika Pak Presiden [Joko Widodo] melakukan reformasi, percepatan, akselerasi, tapi direksinya lemot, tidak ada bimbingan baik kepada manajemen, terutama Sumber Daya Manusia di Garuda. Sementara di satu sisi diproteksi habis oleh Undang-undang negara, di sisi lainnya, penerbangan lain tidak diproteksi bahkan dianaktirikan," tuturnya.