Advertisement
BANSOS DAN HIBAH : Syarat Penerimaan Bansos dan Hibah Menghambat Pertumbuhan Kelompok
Advertisement
Bansos dan hibah dari pemerintah mensyaratkan badan hukum bagi penerimanya
Harianjogja.com, KULONPROGO - Persyaratan akan adanya badan hukum untuk kelompok masyarakat penerima hibah dianggap memberatkan.
Advertisement
Menyikapi hal tersebut maka akan disusun peraturan bupati guna menyamakan persepsi objek penerima hibah yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyalurkan bantuannya.
Dalam peraturan yang berlaku, disebutkan bahwa badan, lembaga, ataupun organisasi masyarakat mutlak harus berbadan hukum bagi penerima hibah. Namun, hal ini dirasa menyulitkan khususnya bagi kelompok-kelompok petani,pedagang ataupun peternak tingkat bawah. Pasalnya, untuk berbadan hukum maka kelompok-kelompok ini harus melakukan perizinan hingga ke Kementriaan Hukum dan HAM.
Selain biayanya yang tidak ringan, kelompok beradan hukum ini juga akan dikenai kewajiban pajak sejumlah 1% dari total omset sesuai NPWP. “Ini memberatkan bagi kelompok petani kecil,”ujar Muhtarom Asrori, Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo dalam pertemuan dengan sejumlah SKPD pada Jumat (18/3/2016).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini sudah mendapatkan keluhan dari berbagai kelompok. Selain itu, dikhawatirkan bahwa hal ini malah akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kelompok-kelompok kecil ini dan berefek buruk bagi perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemkab Siapkan Bonus Rp2,2 Miliar untuk Atlet Berprestasi di Gunungkidul
Rute Uji Coba Bus Listrik Trans Jogja Berubah, Start dari Terminal Jombor
Dua Sepeda Motor Terlibat Kecelakaan di Jalan Wates Gamping
Normalisasi Kali Code Jogja Ditarget Rampung Akhir Oktober
Advertisement
Harga Ayam Potong di Bantul Naik, Pedagang Mengaku Penjualan Turun
IDI Bantul Buka Suara Soal Kasus Dokter Palsu di Sedayu
Hanya Kabupaten Sleman di DIY Tak Dapat Kuota Transmigrasi 2025
Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan DIY hingga 22 September
Advertisement
Bawaslu Bantul Gandeng Pramuka Kuatkan Pengawasan Partisipatif
Anggaran MBG 2026 di Sleman Dialihkan untuk Infrastruktur
Dishub Bantul Percepat Realisasi Pengadaan Bus Sekolah Gratis
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Perahu Nelayan Terbalik di Pantai Depok Bantul, Dua ABK Selamat
Advertisement
JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Sleman Jadi Kabupaten Terbaik Keempat se-Indonesia Versi GM-DTGI 2025
- Juara Nasional dan Internasional, 828 Pelajar DIY Diberi Penghargaan
- Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
- Jadi Tersangka Kasus TKD, Mantan Lurah Srimulyo Mengajukan Praperadilan
- BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Advertisement
