KREDIT USAHA RAKYAT : Syarat Terlalu Berat, KUR di Bantul Kurang Diminati

Kredit usaha rakyat di Bantul kurang diminati

Harianjogja.com, BANTUL- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sulit diakses pelaku usaha mikro di Bantul kendati pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit.

Sulitnya pelaku usaha mikro mengakses KUR diungkapkan Agus, salah seorang perangkat desa asal Pandak, Bantul. Menurut Agus, pernah suatu kali digelar sosialisasi KUR di desanya. Dari sebanyak 400 peserta sosialisasi yang hadir, hanya 14 diantaranya yang berlanjut pengajuan pinjaman kredit.

“Dari ratusan yang kecantol hanya 14, ini kan artinya banyak warga enggak berminat,” ungkap Agus saat serap aspirasi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (5/4/2016) lalu. Menurut Agus, banyak hal menyebabkan warga sulit dan tidak tertarik mengakses KUR.

Antara lain karena sejumlah persyaratan yang diajukan bank. Bank menyaratkan, debitur KUR dengan pinjaman tanpa agunan harus bebas dari jeratan utang lainnya. Pemerintah menetapkan untuk pinjaman maksimal Rp20 juta bebas dari agunan. “Masalahnya di lapangan pelaku usaha mau pinjam tapi kepentok utang,” lanjutnya.

Namun syarat tersebut tidak berlaku apabila pinjaman di atas Rp20 juta alias dengan agunan. Padahal kata Agus, pelaku usaha di wilayahnya mulai giat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang disyaratkan pemerintah.

Di sisi lain pemerintah terus berupaya membuat KUR diminati dengan menurunkan bunga dari 14% menjadi 9%, namun upaya tersebut belum banyak berpengaruh.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dinas Perndustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Tri Murdani membenarkan, bebas utang menjadi salah satu syarat bagi pelaku UMKM yang hendak meminjam modal KUR tanpa agunan.

Ditambahkannya, program KUR selama ini lebih banyak ditangani oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pemkab bahkan tidak mengetahui berapa plafon dana KUR yang dialokasikan ke Bantul tahun ini. “Karena proses peminjaman langsung ke bank, kami tidak dilapori soal anggarannya,” papar Tri Murdiani.

Ditambahkannya, pemerintah kini berupaya membantu UMKM mengakses KUR. Salah satunya dengan penerapan IUMK. Pelaku usaha mikro yang telah mengantongi IUMK akan diberi kemudahan mengakses KUR tanpa menghapus sejumlah syarat di atas.

Sampai saat ini, ia mengklaim jumlah UMKM yang mengantongi izin mencapai ribuan, kendati jumlahnya belum mencapai 50% dari total UMKM. Total UMKM di Bantul tercatat 45.000 lembaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.