Advertisement
SERTIFIKAT TANAH : Biaya Apa yang Harus Ditanggung Penerima Prona?
Advertisement
Sertifikat tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tidak membebankan biaya apapun
Harianjogja.com, KULONPROGO - Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dimaksudkan sebagai program percepatan kepemilikan sertifikat tanah bagi penduduk Indonesia.
Advertisement
Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri tidak membebankan biaya apapun kecuali peserta diminta untuk menyediakan materai, serta patok tanah yang akan didaftarkan.
Kepala BPN Kulonprogo, Muhammad Fadhil menjelaskan biaya yang ditanggung oleh masyarakat peserta Prona hanya berupa biaya pemasangan patok, pengadaan patok, materai,dan pengisian blanko. Mengantisipasi adanya pungutan liar di lapangan, ia menyatakan sudah memberikan surat himbauan kepada seluruh kepala desa terkait.
“Sejak tahun 2013 sudah saya surati supaya tidak memberikan dana dalam bentuk apapun kepada petugas BPN,” jelasnya, pada Minggu (10/4/2016).
Fadhil menyebutkan bahwa hal tersebut berkaca pada pengalaman sebelumnya di mana sejumlah petugas BPN harus diperiksa karena melakukan sejumlah pungutan tak resmi. Karena itu, ia meyakinkan bahwa tidak ada jenis biaya apapun yang harus dibayarkan masyarakat kepada BPN.
Terlebih lagi, Prona merupakan program tahunan yang rutin berjalan sehingga masyarakat sudah memahami mengenai teknis pelaksanaan dan biayanya.
Yusuf Bambang Sulistiono, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Kulonprogo menguraikan bahwa prona merupakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia agar semua bdiang tanah terdaftar dan bersertifikat.
Program yang telah dijalankan sejak tahun 1970-an ini dijalankan melalui perantara desa guna memudahkan warga. “Prinsipnya kami yang datang ke masyarakat tapi melalu perantara perangkat desa,masyarakat cenderung pasif”jelasnya.
Peserta program ini diminta mengisi surat permohonan untuk kemudian menyerahkan alat bukti kepemilikan tanah dalam bentuk apapun. Yusuf menjelaskan bahwa dalam fase ini BPN juga telah menyediakan blanko permohonan dan masyarakat hanya menyediakan materai saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Anggota Polsek Imogiri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Beruntun di Banguntapan Bantul
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
Advertisement
Advertisement
