Operasi Patuh Progo 2026, Polisi Sita 27 Knalpot Brong
Polisi menyita 27 knalpot brong selama Operasi Patuh Progo 2026 di Gunungkidul. Sebanyak 580 pelanggaran tercatat selama razia.
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pos Besar, Jakarta, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi bahan bakar minyak. (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Bantuan warga miskin di Gunungkidul melalui program Kartu Indonesia Sehat telah melebihi kuota
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pengajuan Kartu Indonesia Sehat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul telah melebihi kuota yang tersedia.
Pasalnya dari kuota 10.742 kartu, hingga akhir September sudah ada 10.977 pendaftar yang ingin mendapatkan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Gunungkidul Winarton mengatakan, permohonan KIS sudah melebihi kuota yang ada karena ada kelebihan 235 pengajuan. Pasalnya dari kuota 10.742 yang mendaftar mencapai 10.977 pemohon.
Namun demikian, ia mengaku tidak berani menutup permohonan pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun alasan tetap membuka pendaftaran tidak lepas dari rasa kemanusiaan. Selain itu, para pemohon juga bisa dimasukan ke dalam daftar tunggu.
“Data yang masuk kan masih harus diverifikasi. Jadi ada kemungkinan pengajuan ditolak sehingga kuotanya bisa diganti oleh pemohon yang lain,” kata Winarto kepada Harianjogja.com, Minggu (2/10/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi menyita 27 knalpot brong selama Operasi Patuh Progo 2026 di Gunungkidul. Sebanyak 580 pelanggaran tercatat selama razia.
UGM mengonfirmasi tujuh mahasiswa yang diamankan Polda DIY telah dibebaskan. Satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih dirawat di rumah sakit.
Gibran Rakabuming Raka tiba di kompleks parlemen di tengah isu pengunduran diri sebagai Wakil Presiden dan HMP di DPR.
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
Kapolri mengungkap dugaan penyadapan menyasar Presiden Prabowo, internal Polri, KPK, Kejaksaan, hingga sejumlah kalangan lainnya.