APBD 2017 : Seragam Baru Guru Sebagai Bentuk Apresiasi, Setuju?

APBD 2017 untuk pengadaan seragam menuai polemik.

Harianjogja.com, BANTUL — Penganggaran belanja untuk seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menuai polemik. Anggaran senilai Rp5,3 miliar itu ditentang oleh sebagian kalangan dewan karena dinilai bukan kebutuhan prioritas di tengah defisif Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Bantul, Amir Syarifudin mendukung rencana tersebut. Dia menilai pengadaan seragam untuk PNS, GTT, dan PTT itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Apalagi pengadaan seragam itu terakhir dilakukan tiga tahun yang lalu.

Menurut Amir, seragam adalah bentuk apresiasi terhadap kinerja PNS, GTT, PTT.

“Masak ya mereka terutama guru dan pegawai tidak tetap itu sudah bekerja luar biasa, masih harus disuruh membeli seragam sendiri. Pakaian Keki kan mahal, sekitar Rp300 ribu per setel.” ujarnya, Kamis (24/11/2016)

Dia menambahkan jumlah anggaran Rp5,3 miliar yang dianggarkan itu bukanlah anggaran yang besar. Meskipun dalam kondisi defisit hal itu bukanlah suatu masalah. Pasalnya defisit anggaran menurutnya merupakan suatu yang wajar. Kerena meskipun defisit, nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih dapat mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Dengan begitu menurutnya adanya defisit bukan suatu masalah, dan pengadaan seragam harus dilakukan. Apalagi mengingat terdapat sekitar 13.000 PNS, GTT, PTT yang terkahir mendapatkan seragam sudah tiga tahun lalu.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Setda) Kabupaten Bantul Riyantono menyebut pengadaan seragam bukanlah suatu hal yang bersifat mendesak. Dia menilai anggaran yang ada alangkah lebih baik jika digunkan untuk pembangunan inftrastruktur.

“Bagi kami [PNS] senang, namun jika itu hanya akan membebani daerah ya lebih baik digunkan untuk membangun jalan. Tapi ya kalau memang dianggarkan ya tak terima,” ujarnya.

Dia juga mengatakan seragam yang dimiliki PNS sekarang masih layak untuk digunkan. Sehingga kata Riyantono tidak harus mengenakan seragam yang baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News