APBD GUNUNGKIDUL 2017 : Badingah Tolak Naikkan PAD, Dewan Anggap Tidak Wajar

29 November 2016 16:55 WIB Bhekti Suryani Gunungkidul Share :

APBD Gunungkidul 2017 tidak akan dinaikkan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pemkab Gunungkidul menolak menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 meski muncul desakan dari DPRD setempat. Penolakan itu dinilai tak wajar.

Dalam rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, Bupati Gunungkidul Badingah menegaskan tidak akan menaikkan target PAD sesuai keinginan Dewan.

Pasalnya kata dia, penetapan target PAD 2017 yang hanya sebesar Rp191 miliar tersebut sudah terukur dan rasional sesuai kemampuan daerah.

“Terhadap usulan agar target PAD menjadi Rp200 miliar atau dinaikkan sebesar Rp8 miliar lebih yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kami sampaikan bahwa target PAD tersebut telah terukur dan rasional. Sehingga usulan dinaikkan menjadi Rp200 miliar kami kurang sependapat,” kata Badingah, Senin (28/11/2016).

Secara rinci, Bupati juga menolak meningkatkan pendapatan di sektor retribusi seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga seperti usulan fraksi di DPRD. Alasannya serupa, sebab target pendapatan pada 2017 telah dihitung secara rasional.

Anggota Fraksi Gerindra Soenardi mengatakan, penolakan Bupati menaikkan target PAD tersebut tidak wajar. Pasalnya kata dia, masih banyak sektor yang bisa digenjot pendapatannya seperti retribusi masuk objek wisata. Selama ini kata dia upaya memaksimalkan pendapatan di sektor wisata terganjal masalah kebocoran retribusi.

“Kalau retribusi tidak bocor, pasti bisa memaksimalkan PAD. Saya kira penolakan agar target PAD dinakkan Rp200 miliar itu tidak wajar. Yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah kebocoran retribusi,” tegas Soenardi. Fraksi Gerindra diketahui sebagai salah satu fraksi yang mengusulkan PAD dinaikkan hingga Rp200 miliar.

Kendati bupati menolak menaikkan target PAD dalam rapat paripurna Senin, Dewan kata dia dalam dua hari ini akan berjuang agar target pendapatan dimaksimalkan. Masih ada forum rapat klarifikasi bersama eksekutif yang digelar dua hari mulai Senin hingga Selasa (29/11/2016) sebelum mengesahkan APBD. “Hasil APBD 2017 baru akan diketahui Rabu [30/11/2016]. Masih tetap kami minta untuk dinaikan,” lanjutnya lagi.

Dewan sebelumnya menuding eksekutif berburu insentif terkait kenaikan PAD 2017 yang hanya sebesar 9,8%. Padahal tahun lalu, target kenaikan PAD ditetapkan hingga 16,7%. PAD yang rendah dianggap mudah untuk dipenuhi.

Padahal setiap terjadi pencapaian target PAD dari sekor retribusi, pegawai pemerintah akan mendapat insentif sebesar 5% dari total retribusi yang terkumpul. Namun hal itu dibantah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Penetapan target PAD dianggap telah realistis.