APBD BANTUL : Pengadaan Seragam Tak Jadi Prioritas

03 Desember 2016 18:20 WIB Irwan A Syambudi Bantul Share :

APBD Bantul untuk pengadaan seragam masih jadi pembahasan.

Harianjogja.com, BANTUL-- Penganggaran belanja untuk seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) akhirnya tidak menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/11/26/apbd-bantul-anggaran-kunker-bisa-dipotong-untuk-pengadaan-seragam-pns-771913">APBD BANTUL : Anggaran Kunker Bisa Dipotong untuk Pengadaan Seragam PNS)

Menurut Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam APBD 2017 yang telah disahkan, anggaran untuk belanja seragam tidak menjadi prioritas utama. Kata dia jika memang anggaran cukup maka dapat dilakukan pengadaan seragam, namun jika memang tidak cukup dan tidak memungkinkan maka tidak akan dilakukan.

"Untuk pengadaan seragam dibintang (beri tanda), dan itu artinya kalau ada uangnya, dilaksanakan. Kalau tidak ada, tidak dilaksanakan,"kata Halim, Jumat (2/12/2016).

Dia mengatakan anggaran untuk pengadaan seragam bagi PNS yang berjumlah lebih dari 13.000 orang tersebut dianggarkan sebesar Rp5,3 miliar. Pembintangan pada pos ini karena masih terdapat prioritas lain dalam pengunaan anggaran dan seragam yang lama dinilai masih layak pakai.

Selain seragam PNS yang lama masih pantas pakai, pembintangan pengadaan seragam ini juga karena dalam APBD 2017 mengalami defisit sebesar Rp35 miliar, sebab pendapatan disepakati Rp2,1 triliun, sementara belanja mencapai Rp2,2 triliun.

Sementara itu terkait kemungkinan pengunaan dana di pos yang lain, menurutnya tidak dapat untuk dilakukan. "Tidak bisa menggunakan pos anggaran lain, karena kegiatan yang ditetapkan sudah ada judulnya. Kecuali di drop dan dihilangkan untuk keperluan yang lain, itu bisa jadi dan bisa tidak, tergantung ketersediaan anggaran," ujarnya.

Sejauh ini ketersediaan anggaran terbesar dalam APBD 2017 adalah pada sektor infrastruktur, kesehatan dan sektor pendidikan, sebab ketiga bidang itu selama ini yang jadi prioritas pembangunan. Kata dia tiga besar itu sudah jadi urusan wajib yang polanya dari tahun ke tahun sama.

Belanja infrastruktur jalan, jembatan, sarana pertanian dan irigasi itu selalu porsinya kata dia paling besar.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin mengusulkan pengadaan seragam untuk ribuan PNS, GTT, dan PTT. Dia menilai seragam adalah bentuk apresiasi terhadap kinerja PNS, GTT, PTT. “Masak ya mereka terutama guru dan pegawai tidak tetap itu sudah bekerja luar biasa, masih harus disuruh membeli seragam sendiri. Pakaian Keki kan mahal, sekitar Rp300.000 per setel.” ujarnya.

Dia menambahkan jumlah anggaran Rp5,3 miliar yang dianggarkan itu bukanlah anggaran yang besar. Meskipun dalam kondisi defisit hal itu bukanlah suatu masalah. Pasalnya defisit anggaran menurutnya merupakan suatu yang wajar. Kerena meskipun defisit, nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih dapat mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.