Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Mendikbud Muhadjir Effendy (Dok/JIBI/Solopos/Antara)
UN 2017 memberikan ruang yang luas bagi sekolah
Harianjogja.com, JOGJA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi memberikan kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk mengkonsep pelaksanaan ujian akhir akhir bagi peserta didik, termasuk penggunaan nama ujian.
Muhadjir menyatakan, nama ujian pun tidak mutlak harus Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) sebagaimana yang sudah didengar publik belakangan ini.
"Mau menggunakan nama apa terserah masing-masing sekolah," paparnya saat menghadiri acara pembukaan Kongres XXI Persatuan Tamansiswa, Selasa (6/12/2016).
Muhadjir pun memberikan kebebasan untuk membuat soal yang diujikan kepada peserta didik dalam ujian akhir nanti.
Hanya saja Muhadjir berpesan jenis soal yang diujikan harus bervariasi. Artinya tidak hanya berwujud butiran soal pilihan ganda seperti halnya yang tertuang dalam soal Ujian Nasional (UN) selama ini. Dia justru menekankan dominannya soal berbentuk esai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Presiden Prabowo menunjuk Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria pada 1 Oktober 2026 setelah sebelumnya menjabat Wakapolri.
Kabut asap menurunkan jarak pandang di Bandara Sultan Thaha Jambi. Enam penerbangan mengalami keterlambatan hingga pukul 11.00 WIB.
Inflasi DIY September 2026 mencapai 0,26% secara bulanan, dipicu kenaikan harga beras, cabai rawit, hingga telur ayam ras.
Presiden Prabowo merombak kabinet pada 1 Oktober 2026. Bahlil, Sugiono, Dudung, Sarmuji, hingga Listyo Sigit mendapat posisi baru.
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.