PPP Bantul Tak Dapatkan Dana Akibat Konflik di Pusat

PPP Bantul sementara waktu belum dapat mengakses dana bantuan parpol.

Harianjogja.com, BANTUL — Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul, menunda penyaluran dana bantuan partai politik tahun anggaran 2016 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu seiring dengan konflik internal berkepanjangan yang ada di tubuh Partai bergambar ka’bah tersebut.

Kepala Kantor Kesbangpol Bantul, Sumasriyana mengatakan selain PPP, semua dana bantuan partai politik anggaran 2016 sudah dicairkan pada Oktober lalu.

"Semuanya sudah cair kecuali PPP. Karena masih ada dualisme, sehingga saya masih menunggu petunjuk dari pusat [Kemendagri],” ujarnya kepada Harian Jogja saat ditemui di kantornya, Jumat (23/12/2016).

Tertundanya pencairan dana bantuan partai politik bagi PPP yang sudah sejak 2015 karena adanya dualism. Akibatnya dana bantuan tak didapatkan oleh PPP selam dua tahun terakhir, lantaran tidak ada kepemimpinan yang jelas di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sehingga sejumlah dana yang harusnya diterima partai, kemudian dikembalikan ke kas negara.

Kendati demikian meski selam dua tahun terakhir tak mendapatkan bantuan dana. Sumarsiana memastikan bahwa di tahun mendatang jika persoalan internal partai sudah selesai. Dana yang sebelumnya tertunda dapat dicairkan kembali.

Menurutnya semestinya PPP setiap tahunya mendapatkan bantuan senilai Rp73.239.489. Pasalnya PPP memiliki empat kursi di DPRD bantul, sehingga jumlah suara yang didapatkan pada pemilu 2014 lalu, yakni 38.007 dikalikan Rp1.927.

"Total dana parpol tahun ini sekitar Rp1,1 miliar, sesuai aturan dana tersebut digunakan untuk pembinaan parpol misal pendidikan kader minimal 70 persen, administrasi maksimal 30 persen. Laporan penggunaan ini juga jadi persyaratan pencairan tahun berikutnya," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bantul, Eko Sutrisno Aji mengakui selama dua tahun terakhir pihaknya tak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Padahal selama ini sekitar 50% kebutuhan partai mengandalkan dana bantuan dari pemerintah.

Dengan demikian, untuk kebutuhan partai selama dua tahun terakhir, DPC menggunakan dana iuran dari anggota untuk melakukan kegiatan.
"Kami menggunakan dana seefisien mungkin karena partai tetap harus berjalan apapun yang terjadi,” ujar dia.

Diakui olehnya dengan adanya konflik di DPP tersebut, pihaknya juga tak bisa berbuat banyak. Semua anggota partai di daerah, kata dia hanya bisa menunggu supaya konflik segera selesai.

“Sampai sekarang di pusat [DPP] masih gugat menggugat dan banding membanding juga masih ada. Tapi partai masih harus berjalan apapun yang terjadi. ” ujarnya.