Kekeringan Belum Berakhir, Bantuan Air Bersih Gunungkidul Berlanjut
BPBD Gunungkidul melanjutkan bantuan air bersih hingga Desember 2026. Lebih dari 3.950 tangki telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan.
Seorang warga tengah mengambil BPKB di loket pengambilan BPKB, Ditlantas Polda DIY, Jumat (15/8). Meski dijadwalkan pengambilan serentak pada Senin pekan depan tapi beberapa warga yang datang tetap dilayani lebih awal untuk mengantisipasi membludaknya antrian. Sebanyak 20.000 BKPB diterbitkan setelah sempat tertunda selama beberapa bulan. (JIBI/Harian Jogja/Humas Ditlantas Polda DIY)
Biaya penerbitan BPKB Bakal Naik Tiga Kali Lipat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Pemohon yang mengajukan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.60/2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri terdapat perubahan dalam pengurusan.
Peraturan ini sendiri sudah diundangkan sejak Selasa (6/12/2016) lalu. Namun untuk pemberlakuan tarif baru akan dimulai pada 6 Januari 2017 mendatang. Keberadaan peraturan ini juga menggantikan PP No.50/2010.
“Masih dalam proses dan kami akan terus lakukan sosialisasi. Salah satunya dengan memasang pasang pengumuman tarif baru di ruang pengurusan BPKB,” kata Kepala Satuan Lalulintas Polres Gunungkidul AKP Samiyono saat dihubungi, Minggu (25/12/2016).
Dia menjelaskan, dengan ditetapkannya peraturan ini maka biaya penerbitan BPKB mengalami perubahan. Jika mengacu di aturan lama (PP No.50/2010), pengurusan BPKB baik baru maupun ganti pemilik untuk kendaraan roda dua hanya dikenakan tarif Rp80.000. Namun dengan peraturan baru maka tarifnya berubah menjadi Rp225.000 per pengajuan.
“Hal sama juga terjadi di roda empat yang awalnya hanya Rp100.000 akan naik menjadi Rp375.000. Tarif baru ini berlaku sama, baik untuk yang mengajukan BPKB baru maupun yang ganti nama,” katanya lagi.
Lebih jauh dikatakan Samiyono, penetapan tarif baru dalam PP 60/2016 tidak hanya berlaku untuk penerbitan BPKB. Sebab di dalam aturan tersebut juga menerbitkan SIM baru. SIM C ke depannya hanya untuk kendaraan dengan kapasitas mesin 250 cc. Sedang untuk pengendaraa motor dengan kapasitas di atas 250-500 cc harus menggunakan SIM C1 dan pengendara motor dengan kapasitas di atas 500-1000 cc diharuskan memakai SIM C2.
“Nantinya juga akan ada SIM D1 yang dikhususkan untuk kaum difabel yang ingin mengendarai mobil,” ungkapnya.
Disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 juga terdapat penambahan lain seperti pada tarif pengesahan STNK, maupun tarif Nomor Register Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan atau yang biasa dikenal dengan nomor cantik.
NRKB pilihan satu angka, tidak ada huruf Rp20 juta, ada huruf Rp15juta, NRKB pilihan dua angka, tidak ada huruf Rp15 juta, ada huruf Rp10 juta. NRKB pilihan tiga angka tidak ada huruf Rp10 juta, ada huruf Rp7,5 juta, NRKB pilihan empat angka, tidak ada huruf Rp7,5 juta, ada huruf Rp5juta.
Selanjutnya, pengesahan STNK tahunan, dalam regulasi baru itu ada penarikan biaya yakni untuk roda dua atau pun tiga sebesar Rp25.000 dan roda empat atau lebih Rp50 ribu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul melanjutkan bantuan air bersih hingga Desember 2026. Lebih dari 3.950 tangki telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 7 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
FSMR ISI Jogja mengembangkan ARTI untuk menghimpun, mengelola, melestarikan, dan menyebarluaskan karya seni digital dosen serta mahasiswa.
BPS mencatat IPM DIY 2026 mencapai 83,43 atau tumbuh 1,15%. Kota Jogja mencatat nilai tertinggi sebesar 90,28.
FIPGB menyoroti pembatasan gas oleh PGN yang dinilai membuat industri tak sepenuhnya menikmati harga LNG US$13 per MMBTU hingga akhir 2026.
Pemerintah menargetkan revisi keempat aturan DHE SDA rampung akhir November 2026, termasuk relaksasi konversi valas ke rupiah hingga 100%.