DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD

Harianjogja.com, JOGJA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (2/7/2025), saat membacakan laporan Badan Anggaran.

Menurut Imam, realisasi belanja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di DIY telah berada di atas 80 persen, menunjukkan pelaksanaan program berjalan cukup baik. Selain itu, DPRD juga mencatat adanya pelampauan target pendapatan asli daerah (PAD) yang patut diapresiasi.

"Realisasi pendapatan mencapai Rp6,02 triliun dari target Rp5,91 triliun, atau sebesar 101,93 persen. Ini mencerminkan kinerja positif dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah," ujarnya.

BACA JUGA: Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif

Badan Anggaran mendorong Pemda DIY untuk terus meningkatkan PAD di masa mendatang dengan menggali potensi sektor-sektor baru, termasuk melalui optimalisasi dan revitalisasi aset milik daerah.

Selain itu, DPRD juga meminta Pemda segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dengan menetapkan porsi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Secara keseluruhan, anggaran belanja setelah perubahan tercatat sebesar Rp6 triliun dengan realisasi Rp5,68 triliun atau 94,65 persen. Sedangkan realisasi pembiayaan mencapai 100,88 persen, yakni sebesar Rp295,62 miliar dari anggaran Rp293,03 miliar.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang mewakili Gubernur DIY dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan APBD 2024.

BACA JUGA: Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi

"Alhamdulillah semua dapat terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga Pemda DIY dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-15 kalinya," ujarnya.

Ia menegaskan, berbagai catatan, rekomendasi dan evaluasi yang disampaikan dalam pembahasan komisi maupun Badan Anggaran akan ditindaklanjuti dalam penyusunan APBD berikutnya. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News