APBD KULONPROGO : Dievaluasi, Ini yang Jadi Sorotan
Sumber ilustrasi: /www.google.co.id/imglanding?qAPBD&hlid&biw1024&bih552&gbv2&tbsisch:1&tbnid_7fIcorqmnImXM:&imgrefurlhttp://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/02/apbd-harus-dorong-kesejahteraan-rakyat - APBD Kulonprogo diefisiesi
Harianjogja.com, KULONPROGO -- Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulonprogo 2017 oleh Pemda DIY membuahkan sejumlah catatan. Pemkab Kulonprogo diminta melakukan efisiensi pada beberapa pos anggaran.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kulonprogo, Rudiyatno mengatakan, Pemda DIY kembali menilai efisiensi perlu diterapkan terhadap anggaran perjalanan dinas (perdin) pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski begitu, setidaknya ada tiga hal lain ikut mendapat sorotan.
“Pengadaan pakaian dinas, honorarium, dan biaya sewa tempat untuk penyelenggaraan kegiatan juga disarankan agar dilakukan pengurangan,” ungkap Rudiyatno, Kamis (29/12/2016)
Upaya efisiensi kemudian berusaha ditempuh dengan berbagai cara. Rudiyatno memaparkan, efisiensi anggaran perdin dilakukan dengan mengurangi intensitas perdin dan jumlah orang yang berpartisipasi. Pemkab juga akan memaksimalkan penggunaan ruang pertemuan yang dimiliki SKPD untuk pengurangi anggaran sewa tempat.
Rudiyatno lalu mengungkapkan, efisiensi pakaian dinas dan honorarium yang dimaksud adalah pengadaan untuk pekerja harian lepas. Mereka adalah tenaga kebersihan dan petugas pertamanan.
“Sebetulnya jumlahnya sudah rasional sehingga pengurangan dilakukan pada nilai harga per satuannya,” ujar dia.
