Advertisement
Pengaduan di Ombudsman DIY Didominasi Bidang Pendidikan
JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoSejumlah calon siswa menjalani pengukuran tinggi badan saat mendaftar di SMK Negeri 6 Yogyakarta, Rabu (01/07 - 2015). Di sekolah kejuruan yang memiliki tujuh jurusan dan empat keahlian itu akan menerima 416 siswa baru, 103 diantaranya telah terseleksi melaui jalur Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Pendaftarasn siswa baru digelar hingga 3 Juli 2015.
Advertisement
Pengaduan di Ombudsman tertinggi di bidang pendidikan
Harianjogja.com, JOGJA-Aduan masyarakat yang masuk ke Lembaga Ombudsman DIY sepanjang tahun 2016 didominasi dari pendidikan dan ketenagakerjaan. Jumlah aduan baru yang masuk pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari 251 menjadi 282 kasus.
Advertisement
"Pada sektor aparatur pemerintahan yang paling banyak diadukan adalah pendidikan. Dari tahun 2015 sampai tahun ini juga masih sama. Bahkan, cenderung meningkat," ujar Kepala LO DIY Sutrisnowati di kantornya, Kamis (29/12/2016).
Sutrisnowati menjelaskan kasus di dunia pendidikan pada tahun ini mencapai 37 kasus dan paling banyak terkait tentang penahanan ijazah yang masih banyak terjadi. Selain itu, persoalan pungutan di sekolah juga masih cukup marak terjadi.
"Paling menonjol dari pendidikan, yakni adanya siswa yang dikembalikan ke orang tua oleh sekolah," imbuh Sutrisnowati.
Wakil Ketua LO DIY, Muhammad Saleh Tjan menambahkan kebanyakan kasus aduan yang disampaikan ke lembaga ini merupakan masalah yang terjadi di sekolah dan bukan di dinas. Tjan mengungkapkan di unit satuan penyelenggaraan pendidikan banyak diadukan tentang pungutan sekolah.
Lebih lanjut Tjan menjelaskan, aduan pungutan sekolah sebagian besar terjadi di jenjang pendidikan menengah seperti SMA dan SMK. Persoalan yang muncul kebanyakan karena adanya ketidakpahaman atas regulasi. Dalam Perda nomor 10/2013 tentang pembiayaan pendidikan ada tiga jenis pungutan sekolah. Di antaranya biaya individu siswa, pungutan sekolah dan sumbangan.
"Prinsipnya, jika itu sumbangan maka tidak diwajibkan, tidak ditentukan nominal uangnya, batas waktunya transparan. Akan tetapi yang terjadi terkadang tidak demikian," jelas Tjan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPRD DIY Bahas Sejumlah Raperda Strategis
Debt Collector Ditabrak hingga Patah Tulang dan Viral Narasi Tabrak Lari di Gamping, Begini Kronologinya
Rencana Pengoperasian Trans Jogja ke Gunungkidul, Ini Hasil Kajian Tarifnya
Pengemis Viral di Perempatan Bakulan Diamankan Satpol PP Bantul, Diduga Hasilkan Ratusan Ribu per Hari
Advertisement
Ada Dugaan Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Begini Tanggapan Pemkab Gunungkidul
Satu Rumah Sengketa di Lempuyangan Akhirnya Dieksekusi, Penghuni Tidak Dapat Kompensasi
Delapan Lowongan PPPK di Gunungkidul Tidak Terisi, Begini Alasannya
Harga Beras Premium di Bantul Naik, Dijual Rp12.000 hingga Rp13.800 Tergantung Jenis
Pelemparan Batu KA Sancaka Relasi Jogja-Surabaya, Dua Penumpang Korban Dapat Asuransi dan Perawatan Medis
Advertisement
Catat! Ini Ini Kalender Event di Jogja Selama Juli 2025
Koperasi Desa Merah Putih Sidoluhur Sleman Berdayakan Difabel
Pengunjung di Pantai Kulonprogo Diminta Waspada Terhadap Serangan Ubur-ubur
Advertisement
Pemda DIY Lakukan Efisiensi dan Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2025
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Peringati Hari Sosial dan Kasih Sayang, Muslimat NU Kuatkan Ukhuwah di Bulan Mulia
- Bantul Akan Membangun Tempat Pengolahan Sampah Baru di Bawuran Pleret, Ini Lokasinya
- Kasus Mas-mas Pelayaran: Polisi Tegaskan Driver Ojol Pengantar Makanan Hanya Telat 5 Menit
- Kalurahan Tegalpanggung Jogja Kelola Sampah Organik dengan Biopori
- Rental Motor di Sleman Kebanjiran Order Saat Libur Panjang
Advertisement
Advertisement
