Air Bersih untuk Seluruh Warga Gunungkidul pada 2019 Sulit Dicapai

Target nasional untuk memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh warga di 2019 sulit direalisasikan di Gunungkidul

 
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Target nasional untuk memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh warga di 2019 sulit direalisasikan di Gunungkidul. Pasalnya guna pencapaian target ini, Pemerintah Kabupaten mengalami kendala masalah infrastruktur dalam upaya penyaluran ke masyarakat.

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan dalam program nawa cita Presiden Joko Widodo terdapat target memberikan pelayanan air kepada seluruh masyarakat di 2019. Namun demikian, hingga pertengahan 2017, pemkab masih terus berupaya mencapai program tersebut.

Hanya saja, sambung Badingah, jika melihat pencapaian saat ini target tersebut sulit dicapai. Rasa pesimistis itu muncul tidak lepas dari kondisi geografis di Gunungkidul. “Untuk sekarang masyarakat yang teraliri air PDAM baru mencapai 60%. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan guna merealisasikan program dari Presiden Jokowi,” kata Badingah kepada wartawan, Selasa (29/5/2017)

Menurut dia, kendala utama yang dihadapi dalam rangka pelayanan air bersih disebabkan karena kondisi geografis. Pasalnya, dari sisi potensi di Gunungkidul memiliki candangan sumber air yang melimpah. Hal ini dibuktikan adanya sejumlah sumber-sumber sungai bawah tanah.

Namun, lanjut Badingah, kondisi wilayah yang naik turun membuat biaya infrastruktur untuk penyaluran menjadi sangat mahal. Sementara dari sisi anggaran, pemkab memiliki kemampuan anggaran yang sangat terbatas. “Untuk penyaluran dari mulai mengangkat ke dari dalam tanah hingga sampai ke rumah warga membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Badingah, meski mengaku sulit, Pemkab berjanji akan terus mengupayakan agar program tersebut bisa tercapai. Langkah awal agar program itu dapat direalisasikan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan koordinasi internal dengan PDAM Tirta Handayani.

Diharapkan dari koordinasi itu diketahui pasti berapa anggaran yang dibutuhkan untuk proses penyaluran air ke rumah-rumah warga.

“Kalau biaya pasti sudah ketemu, kami akan menyusun program. Sedang untuk pembiayaan bisa dikoordinasikan dengan provinsi atau pemerintah pusat,” imbuh Badingah.

Sekretaris Fraksi Handayani yang juga Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi memberikan dukungan penuh kepada pemkab untuk merealisasikan program pelayanan air bersih ke masyarakat.

Menurut dia, bentuk dukungan ini diwujudkan dengan pembentukan Perda Penyertaan Modal untuk PDAM yang digunakan sebagai salah satu prasyarat mendapatkan hibah dari pemeritah pusat.

“Kami siap mendukung karena pelayanan air bersih kepada masyarakat merupakan hal yang mendasar dan harus dipenuhi,” kata Anton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.