Advertisement
Aturan Merokok di Kulonprogo Dianggap Menarik

Advertisement
Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan mengunjungi jajaran Pemkab Kulonprogo
Harianjogja.com, KULONPROGO -Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan mengunjungi jajaran Pemkab Kulonprogo, Selasa (7/11/2017). Mereka tertarik mempelajari proses pembuatan regulasi terkait kawasan tanpa rokok (KTR).
Advertisement
Sekretaris Daerah Muara Enim, Hasanudin mengatakan pihaknya tengah bersiap menyusun peraturan daerah (Perda) terkait KTR untuk dibahas bersama Dewan setempat pada 2018 mendatang. Mereka lalu merasa perlu belajar Kulonprogo yang sudah menerbitkan dan menerapkan regulasi khusus soal KTR.
“Terima kasih atas saran dan masukan Bupati dan Dinas Kesehatan Kulonprogo. Kami juga ingin belajar terkait hal lain, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat,” kata Hasanudin.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo berupaya menerangkan proses penyusunan Perda No.5/2014 tentang KTR kepada tamunya. Dia mengungkapkan, Perda KTR pada dasarnya bertujuan melindungi anak-anak dan orang yang tidak merokok dari bahaya sebagai perokok pasif. Dia juga menegaskan jika regulasi itu bukan melarang orang merokok tetapi mengatur tempat yang diperbolehkan untuk merokok.
Hasto pun mengakui jika penerapan KTR tidaklah mudah. Meski begitu, dia yakin Pemkab Muara Enim akan bisa melalui berbagai dinamika yang ada. “Kita mulai dari hal yang bisa dilakukan dan dari hal yang mudah dilakukan dahulu,” ujar Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Sempat Rusak Akibat Gempa Magnitudo 5,0, Kini Masjid Al-Hidayah Bandung Jadi Ramah Gempa
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Ini Jadwal SPMB 2025 SMA/SMK Negeri DIY, Ada Pendaftaran Gelombang 1 dan Gelombang 2
- Dimas Diajeng Sleman 2025, Mahasiswa UNY dan UGM Jadi Pemenang
- Gudang CV Keiros di Bantul Terbakar, Kerugian Capai Rp4,5 Miliar
- Rektor UGM hingga Pembimbing Akademik Digugat ke PN Sleman karena Masalah Ijazah
- Kasus Penipuan Tanah dengan Korban Mbah Tupon, Menteri ATR Sebut Belum Tergolong Mafia Tanah
Advertisement