Balita Kejang di Malam Hari, Pasien JKN Dapat Penanganan Cepat
Seorang balita peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang dalam kondisi darurat pada tengah malam dan langsung mendapatkan penanganan cepat
Ilustrasi beras Bulog./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, BANTUL--Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) sebagai pengganti program bantuan beras sejahtera (rastra) di Bantul belum jelas sampai sekarang. Kementerian Sosial sudah menetapkan Kabupaten Bantul untuk menerapkan BPNT mulai April, tetapi hingga kini sarana pendukung penyaluran BPNT belum siap.
"Melihat kesiapan di lapangan belum yakin juga [BPNT disalurkan bulan ini]," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Bantul, Saryadi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bantul, Rabu (11/4/2018).
Saryadi mengatakan untuk menyalurkan BPNT diperlukan anjungan tunai mandiri (ATM) dan electronic data capture (EDC) dari bank yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Namun kedua alat tersebut hingga kini belum juga didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT.
Pihaknya sudah menanyakan ke bank, tetapi belum mendapat balasan dari bank. Alhasil Dinas Sosial hanya bisa menunggu. Apakah sementara akan dikembalikan ke rastra untuk bulan ini, Saryadi juga tidak bisa memastikan, karena bantuan rastra disalurkan langsung oleh Bulog atas perintah Kementerian Sosial.
Total kuota penerima bantuan BPNT di Bantul sebanyak 97.472 keluarga. Pada Maret lalu, warga Bantul yang terdata dalam program kemiskinan dari Pusat masih menerima rastra sebanyak 10 kilogram secara gratis yang disalurkan melalui Bulog. Mulai April rencananya rastra tersebut akan diganti BPNT senilai Rp110.000 per bulan.
Uang senilai itu diberikan melalui ATM yang bisa dibelanjakan beras dan telur melalui agen BPNT yang sudah ditentukan. Saryadi menyatakan sudah ada 200 agen penyalur BPNT di Bantul, tetapi belum bisa berfungsi karena sarananya belum siap.
Saryadi mengaku Pemerintah Kabupaten Bantul hanya bisa menunggu karena program BPNT dan data penerima sudah ditentukan oleh Pusat. "Namun sosialisasi BPNT termasuk bimbingan teknis sudah kami lakukan ke dusun, desa, camat, dan masyarakat," ujar dia.
Saryadi menambahkan dari total kuota penerima BPNT 97.472 keluarga belum semua terisi. Pihaknya sudah meminta pemerintah desa untuk mengisi kuota yang masih kosong melalui sistem informasi kesejahteraan sosial nex generation milik Kementerian Sosial. Batas akhir pengusulan data baru itu pada 17 April mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Seorang balita peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang dalam kondisi darurat pada tengah malam dan langsung mendapatkan penanganan cepat
Munja menargetkan ekspor kendaraan pemadam kebakaran mulai 2027 setelah menguasai 35% pasar domestik dan membidik pangsa pasar 70%.
DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta melantik pengurus Baguna periode 2025-2030 sekaligus menggelar simulasi penyelamatan korban bencana di Sungai Gajahwong.
Sebanyak 22 mahasiswa dari 17 negara belajar pengelolaan sampah perkotaan secara langsung di Kelurahan Terban dan Baciro, Kota Jogja.
Geopark Ijen akan menjalani revalidasi UNESCO pada 3-7 Agustus 2026 untuk mempertahankan status green card yang diraih sejak 2023.
PDI Perjuangan Kota Jogja menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia sekaligus mendorong kenaikan anggaran JSLU dan memperingati Kudatuli 1996.