IMB Harus Jadi Tolok Ukur Perumahan Layak Huni

Harianjogja.com, SLEMAN--Izin mendirikan bangunan (IMB) harus menjadi tolok ukur pembangunan rumah layak huni. Persoalan perumahan dibahas dalam Seminar Nasional 7th Civil In Action, Inovasi Konstruksi dalam Mendukung Program Satu Juta Rumah Berdasarkan Sustainable Community yang digelar Teknik Sipil UGM di Grha Sabha Pramana (GSP), Kamis (3/5/2018).

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH menyatakan pihaknya terus berupaya mempercepat perizinan agar tidak terjadi pelanggaran. Ia tidak menampik banyak laporan ketidaklayakan lokasi dari pembangunan perumahan yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, peraturan perizinan harus mendapatkan pengawasan khusus.

"Saya berharap ada terobosan yang pasti dari pemerintah daerah agar menerapkan regulasi yang sudah dikeluarkan," katanya saat menghadiri seminar di UGM, Kamis (3/5/2018).

Program satu juta rumah diharapkan bisa membantu memenuhi masyarakat akan tempat tinggal layak huni. Kelayakan secara bangunan dan lingkungan menjadi penentu utama. Namun, kenyataan di lapangan kadang muncul masalah, mulai konstruksi hingga IMB yang belum menjadi tolok ukur.

Khalawi mengakui dampak perizinan memakan waktu lama maka berpotensi terjadi pelanggaran. Kenyataan itu membuat masyarakat rugi karena rumah yang mereka tempati dari sisi lingkungan menjadi tidak layak huni. Untuk menyelesaikan masalah perizinan, pemerintah membentuk satgas untuk mengawasi proses perizinan. Karena izin dalam hal ini IMB, seharusnya menjadi tolak ukur kelayakan perumahan. Ia mengatakan pentingnya keberadaan tim yang menertibkan IMB agar tidak ada masyarakat sebagai pengguna perumahan yang dirugikan.

"Harapan saya IMB menjadi tolok ukur pembangunan perumahahan yang layak dan sehat," katanya.
Ketua Panitia Seminar Niko Brilianto berharap melalui seminar itu berbagai pihak dapat memahami lalu mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Namun dari pertemuan ilmiah itu pula, diharapkan mendapatkan masukan dari akademisi maupun ahli dan praktisi.

“Supaya masyarakat mendapatkan pemahaman lebih detail program satu juta rumah. Sejauh [perumahan] ini belum pernah mencapai satu juta rumah, padahal programnya sudah dari 2015 sampai tahun 2017, tetapi setiap tahun selalu meningkat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.