Pimpinan dan Direksi BPJS Kesehatan Jadi Petugas Frontliner

Jalu Rahman Dewantara
Jalu Rahman Dewantara Jum'at, 06 Juli 2018 14:20 WIB
Pimpinan dan Direksi BPJS Kesehatan Jadi Petugas Frontliner

Kepala BPJS Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti saat melayani langsung masyarakat yang tengah mengurus BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Gunungkidul, Jumat (6/7/2018)./Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Tak seperti biasa, para direksi dan senior leader BPJK Kesehatan langsung turun melayani masyarakat di Kantor BPJS Kesehatan Gunungkidul, Jumat (6/7/2018).

Mereka turun langsung menggantikan peran dan tugas para frontliner dalam rangka memperingati HUT ke-50 BPJS Kesehatan. Selain itu, mereka juga bermaksud memastikan peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Kepala BPJS Kesehatan Gunungkidul, Syarifatun Karuniaekawati mengatakan kegiatan executive frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen pihaknya dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Kepuasan dan loyalitas peserta lanjut Syariefatun menjadi prioritas pihaknya.

Dia berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. "Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ucap dia, Jumat.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti mengungkapkan interaksi dan melayani langsung peserta JKN-KIS berkesan tersendiri baginya. Tugas frontliner, lanjut Hesti sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat. Sebab dalam waktu empat tahun, program JKN-KIS telah menjangkau hampir 80% dari total penduduk Indonesia.

Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun, baru menjangkau 85% populasi penduduk. Austria menjalankan selama 79 tahun dan menjangkau 99% populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100%.

Saat ini program JKN-KIS telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Hal ini dilihat dari jumlah kepesertaan yang telah melampaui 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution.

"Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita universal health coverage (UHC) alias cakupan kesehatan semesta, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN-KlS yang berkualitas dan berkesinambungan," kata dia.

Sebagai informasi BPJS Kesehatan secara nasional telah bekerja sama dengan 22.247 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.881 Puskesmas, 5.023 Dokter Praktik Perorangan, 5.473 Klinik Non Rawat inap, 643 Klinik Rawat inap, 20 RS Kelas D Pratama, serta 1.207 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.397 RS dan Klinik Utama, 1.607 Apotik, dan 1.079 Optik. Untuk wilayah DIY, BPJS Kesehatan Yogyakarta bekerja sama dengan 204 FKTP dan 31 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Arief Junianto
Arief Junianto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online