Advertisement
Mulai Tahun Depan Tidak Ada Lagi Stimulus PBB di Kota Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Stimulus atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertahap akan dihapus mulai 2019 mendatang. Untuk itu Pemkot Jogja menyerahkan draf revisi peraturan daerah terkait PBB perkotaan dan pedesaan ke Dewan, Senin (6/8/2018).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Kadri Renggono mengatakan meski akan menghapus stimulus namun pihaknya juga memberikan solusi dengan menambah faktor pengurang ketetapan PBB. Terutama dengan menaikkan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP), yakni dari sebelumnya Rp12 juta menjadi Rp15 juta.
Advertisement
Dipilihnya NJOTKP sebesar Rp15 juta, imbuh Kadri, menyesuaikan simulasi yang dilakukan. Pemkot membandingkan NJOTKP dengan wilayah di sekitar DIY seperti Bantul dan Sleman yang juga menerapkan Rp15 juta. Selain itu, perubahan kebijakan dalam penentuan tarif PBB juga tidak akan mengubah target realisasi pajak tersebut. Tahun ini perolehan PBB ditarget Rp53 miliar dan sudah terealisasi 48,32% atau Rp25,6 miliar.
"Meski stimulus dihapus, namun faktor pengurang kami tambah. Kalau ketetapan PBB naik, tidak signifikan dan tidak akan memberatkan. Kami masih membahas masalah ini bersama dewan," katanya di Gedung DPRD Jogja, Senin (6/8/2018).
Sejak 2015, kata Kadri, Pemkot memberikan keringanan (stimulus) PBB. Besaran stimulus yang diberikan pun cukup tinggi hingga mencapai 90% dari PBB yang dibebankan. Hal ini lantaran penyesuaian NJOP juga meningkat hingga enam kali. Sehingga meski NJOP naik hingga enam kali lipat namun PBB yang dibayarkan tidak mengalami lonjakan yang signifikan karena Pemkot memberikan stimulus.
Sebagai contoh, wajib pajak yang sebelumnya memiliki ketetapan PBB sebesar Rp100.000, akibat kenaikan NJOP maka melonjak menjadi Rp150.000 sehingga kenaikannya hanya Rp50.000. Namun kenaikan tersebut lantas dikurangi stimulus sehingga ketetapan PBB menjadi Rp105.000. "Dulu NJOP dinaikkan untuk menyesuaikan kondisi pasar karena harga tanah juga melambung. Jadi yang kita kejar ialah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," katanya.
"Walikota memberikan stimulus pada waktu itu semangatnya agar wajib pajak tidak terbebani adanya kenaikan NJOP. Itu diberikan sejak 2015 hingga 2018, sehingga tahun depan harapannya dihapus," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Calon Perseorangan Pilkada DIY 2024 Harus Mengantongi Ini
- BKK DANAIS 2024: Rp29,4 Miliar Digulirkan untuk Padat Karya 160 Kalurahan di DIY
- Peringatan OTDA Jadi Momentum Mengarah ke Ekonomi Hijau Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat
- AHY Pasang Target LavAni Pertahankan Gelar Juara di Proliga 2024
- Cara Membeli Tiket KA Bandara Jogja via Online
Advertisement
Advertisement