Ratusan PNS di DIY Terjangkit HIV AIDS, Ini Faktanya

Harianjogja.com, JOGJA - Ratusan PNS di DIY terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Pemda DIY akan memaksimalkan pembinaan PNS untuk meminimalisasi jumlah tersebut.

Berdasarkan data Dinkes DIY hingga September 2018 jumlah penderita sebanyak 6.183 terdiri atas 4.610 HIV dan 1.573 AIDS. Kota Jogja terdiri atas 1.133 HIV dan 263 AIDS, Bantul 1.023 HIV dan 326 AIDS, Sleman 1.089 HIV dan 367 AIDS, Gunungkidul 325 HIV dan 220 AIDS, Kulonprogo 257 HIV dan 25 penderita AIDS serta warga dari luar DIY yang tinggal ddi DIY tercatat 636 HIV dan 286 AIDS.

Untuk kasus HIV, kelompok umur antara 20 hingga 29 tahun menjadi penderita terbanyak dengan jumlah 1.413 orang dan usia antara 30 hingga 39 tahun sebanyak 1.328 orang. Dari sisi pekerjaan ibu rumah tangga (IRT) di DIY tercatat 533 yang terkena HIV AIDS, mahasiswa 344, sopir 52, penjaja seks 182, TNI/Polri 33, petani atau peternak 104, wiraswasta 694, profesional non medis sebanyak 414, narapidana 34, tenaga non profesional 319, buruh kasar 314, seniman 20, pelaut empat orang dan PNS di DIY tercatat 108 orang yang terkena HIV/AIDS.

"Data ini per September, masih ada sisa waktu di 2018 [yang belum dimasukkan datanya]," terang Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie dalam seminar Hari AIDS di Kepatihan, Sabtu (1/12/2018).

Sekda DIY Gatot Saptadi mengakui tingginya jumlah PNS mengidap HIV AIDS yang mencapai ratusan, tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Pihaknya akan berusaha meminimalisasi jumlah itu melalui berbagai program salah satunya mengurangi peluang agar PNS tidak terkena HIV AIDS. Data itu memang berdasarkan temuan, bukan PNS sendiri yang melapor telah terkena HIV AIDS. Jumlah PNS mengidap HIV AIDS di DIY, lanjutnya, tergolong rendah dibandingkan Papua dan DKI Jakarta.

"Tadi kami sempat ngobrol sambil guyon sama bu Tutie [Kabiro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan] sama Bu Kepala Dinas [Kesehatan DIY] ya, perjalanan dinas barang kali, peluangnya [terkena] keluar dari Jogja, keluar dari rumah, tetapi itu masukan bagi kami," kata Gatot di sela-sela seminar itu.

Beragam program akan diarahkan pada regulasi kepegawaian. Konseling atau pembinan berkelanjutan akan diberikan kepada PNS dengan mengacu pada kedisiplinan pegawai. Gatot tidak menampik, perilaku menjadi paling dominan yang bisa mengarahkan ke tindakan berpotensi penyebaran HIV AIDS.

Pembinaan keagaamaan bagi PNS menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan ini. Gatot meyakini jika berpegang pada agama dengan baik maka segala perilaku buruk dapat dihindari. Karena ada ajaran yang harus dilakukan dengan mengarah pada hal positif. "Sebenarnya tidak hanya ini [kasus HIV AIDS] saja mungkin perilaku lain juga ada yang dilakukan [PNS] yang tidak sesuai dengan jiwa PNS. Bahwa PNS itu ya pengayom teladan masyarakat, masak teladan masyarakat kayak gitu [berperilaku buruk]," ujarnya.

Gatot menegaskan pihaknya tidak mendiskrimansi PNS yang mengidap HIV/AIDS. Bahkan dalam CPNS pun masih tetap bisa diterima. Instansi kesehatan hingga pendidikan harus memberikan layanan kepada ODHA dengan tanpa membeda-bedakan. Ia mengatakan jika ada instansi yang mendiskriminasi ODHA secara umum, hal itu akan dilakukan pembenahan ke depannya.

Terkait layanan HIV AIDS, Pembayun menyatakan saat ini sudah banyak puskesmas yang mampu memberikan layanan VCT kepada masyarakat. Sehingga siapa saja bisa dengan mudah memeriksakan kondisinya terkait kemungkinan terinfeksi HIVA AIDS atau tidak. "Kami bekerjasama dengan LSM dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat," katanya.

Dalam seminar itu juga dilakukan penandatangan Komitmen Pracimasono dari seluruh lintas sektor masyarakat DIY dalam menangani HIV/AIDS. Penandatanganan komitmen pracimasono itu antara lain dilakukan Gubernur DIY yang diwakili oleh Sekda DIY Gatot Saptadi, Wagub DIY diwakili oleh Kabiro Administrasi Kemasyarakatan Setda DIY, perwakilan LSM, perwakilan orang dengan HIV AIDS (ODHA), kepala sekolah, pengurus PKK, tokoh agama hingga wartawan.

Adapun komitmen itu berisi upaya melakukan penanggulangan HIV AIDS di DIY secara menyeluruh, efisien dan berkesinambungan termasuk menyasar populasi kunci. Kemudian mempermudah layanan HIV/AIDS bagi populasi kunci termasuk ODHA dan anak dengan HIVA/AIDS serta komitmen getting to zero di 2030.

Kabiro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY Puji Astuti mengatakan penguatan kelembangan mulai dilakukan dalam rangka mengurangi angka penyakit ini. Menurutnya sudah ada tujuh organisasi pemerintah daerah (OPD) di Pemda DIY yang terlibat aktif penanganan HIV AIDS dengan melibatkan anak muda. Intervensi terhadap anak muda agar tidak melakukan tindakan yang mengarah ke potensi penularan. "Sudah ada 17 OPD yang terlibat penanganan ini, termasuk BKD melakukan integrasi pada beberapa programnya," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News