Asita Khawatir Kenaikan Harga Tiket Pesawat Hambat Pertumbuhan Wisata
Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY menilai kebijakan kenaikan harga tiket pesawat akan menghambat pertumbuhan wisatawan
Ilustrasi Guru
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul mencoba menekan angka penyandang buta aksara dengan mealkukan program penuntasan buta aksara dengan menyasar warga lanjut usia.
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Disdikpora Gunungkidul, Suhadi mengungkapkan bedasarkan data yang ada melalui survei yang dilakukan petugas, jumlah orang buta huruf tercatat mencapai 16.937 warga, bahkan dinilai lebih.
“Dari tahun 2014 hingga 2018 ini kami sudah bisa menuntaskan 16.816 warga Gunungkidul yang masuk dalam kategori buta aksara. Tapi memang sebenarnya di lapangan masih sangat banyak sekali mereka yang tidak mengenal angka atupun huruf,” ujar Suhadi, Selasa (1/1/2019).
Para penyandang buta aksara ini juga diberikan keterampilan lain agar tidak jenuh dalam pembelajaran, karena mayoritas penyandang buta aksara sudah berusia 40 tahun hingga 60 tahun.
Untuk penyegaran kembali para lansia yang telah mendapat pembekalan baca tulis, pada 2019 direncanakan program keaksaraan lanjutan. Belasan ribu orang itu akan mengikuti pelajaran atau pembekalan ulang. Hal tersebut agar mereka tidak lupa dalam pengaplikasian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY menilai kebijakan kenaikan harga tiket pesawat akan menghambat pertumbuhan wisatawan
Jennifer Coppen dan Justin Hubner mengumumkan rencana pernikahan di Bali pada Juni 2026 dengan tiga konsep adat berbeda.
Ketimpangan antara jumlah advokat profesional dan masyarakat pencari keadilan di Indonesia masih menjadi isu sistem peradilan.
Kemkomdigi mengkaji aturan wajib nomor HP untuk registrasi akun media sosial guna memperkuat keamanan dan akuntabilitas ruang digital.
Seiring perkembangan teknologi ada metode yang disebut dengan backfilling untuk mengelola limbah tambang agar tak merusak lingkungan.
Pemkab Bantul memastikan tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru dan fokus menyelesaikan tenaga non-ASN melalui skema PPPK.