Penerima Manfaat Iuran BPJS Kesehatan Perlu Diverifikasi

Harianjogja.com, KULONPROGO—Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak eksekutif untuk segera memverifikasi data penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penyebabnya, di Kulonprogo ditemukan 70.929 warga nonmiskin masuk dalam daftar penerima. Komisi IV mendapatkan temuan itu berdasarkan data milik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi mengungkapkan data Dinsos P3A menyebutkan sebanyak 242.080 jiwa warga miskin telah masuk kuota BJPS Kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

Jumlah itu belum termasuk kuota BPJS Kesehatan dari anggaran pendapatan belanja daerah sebanyak 55.000 jiwa. “Total BPJS Kesehatan dari APBN dan APBD sebanyak 292.000 jiwa,” paparnyam Senin (4/2/2019).

Di data lainnya, Basis Data Terpadu (BDT) miskin di Kulonprogo sebanyak 227.000 jiwa, yang berarti jumlahnya sudah tercukupi dengan kuota BPJS Kesehatan yang tersedia. Namun, ternyata di lapangan terdapat warga nonmiskin yang masih masuk dalam kuota BPJS Kesehatan sebanyak 70.929 jiwa.

Karena itu, Komisi IV meminta Pemerintah Kabupaten dan provinsi meminta kejelasan secara hukum. “Perlu ada pemutakhiran data yang tidak miskin dihapus dari kuota BPJS Kesehatan,” papar Hamam.

Kepala Dinsos P3A Kulonprogo Eka Pranyata saat dimintai konfirmasi mengakui jika masih ada warga nonmiskin yang mendapat BPJS Kesehatan. Jumlahnya juga sama, yakni 70.292 jiwa.

Dalam waktu dekat Dinsos P3A akan mengupayakan verifikasi data bagi warga nonmiskin yang mendapat BPJS Kesehatan supaya digantikan warga miskin yang lebih membutuhkan. “Dinsos akan memverifikasi agar warga lain yang lebih membutuhkan bisa tercakup,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.