Selama Kampanye Tertutup, Polda DIY Catat 17 Gesekan Antarkubu

Harianjogja.com, JOGJA—Gesekan antarkelompok pendukung pasangan calon presiden (capres) yang terjadi di DIY dalam beberapa pekan terakhir jadi bahan pelajaran Polda DIY dalam mengamnkan kampanye terbuka digelar yang akan dimulai 24 Maret nanti.

Kepala Polda DIY Brigjend Pol Ahmad Dhofiri mengungkapkan sejak proses kampanye tertutup, setidaknya terjadi 17 kali gesekan atau bentrokan antarkubu. Hal itu menjadi catatan penting bagi pihak keamanan dan juga penyelenggara Pemilu.

Penegakan hukum secara tegas harus diberikan kepada siapapun yang telah melanggar aturan. “Ini untuk memberi efek jera kepada siapapun yang melanggar,” katanya seusai menghadiri pembukaan rapat pleno PWNU DIY di Rumah PMII Jogja, Sabtu (9/3/2019).

Dia menyebutkan polisi tetap memproses pelanggaran hukum sejak kampanye tertutup digelar. Berdasarkan catatan kepolisian, ada 17 kali bentrokan sejak 23 Desember 2018 lalu hingga 27 Februari 2019 ini. Dalam bentrokan tersebut setidaknya sembilan tersangka sampai saat ini ditahan dari kedua kubu pendukung pasangan calon.

“Saat kampanye terbuka nanti, tentu kami [Polda]akan lebih memperketat keamanan. Agar nanti tidak terjadi benturan antarpeserta Pemilu maupun pendukung di satu titik,” papar Dofiri. Mengenai titik rawan mana saja yang perlu di waspadai, Dofiri menilai pada umumnya wilayah DIY masuk kategori kurang rawan.

Polda tetap akan memperhatikan tempat-tempat yang ada kerawanan sebelumnya. Kelompok-kelompok yang terlibat bentrokan selama ini masih tidak berubah. Karena itu, Polda DIY akan menerjunkan 2/3 kekuatan selama proses kampanye terbuka berlangsung.
Meski begitu, besar kecilnya pengerahan kekuatan tergantung dari potensi tingkat kerawanan. Misalnya pengamanan saat kampanye tingkat DIY akan berbeda untuk tingkat kabupaten. “Jadi untuk pengerahan kekuatan ini melihat ekskalasinya,” tuturnya.

Polda juga akan memfokuskan keamanan pada titik-titik yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan. Polda akan melakukan rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu DIY serta instansi berwenang, terutama soal pengaturan jadwal dan hal-hal teknis lainnya.

Dofiri kembali mengingatkan penggunaan knalpot blombongan dan ketaatan berlalu lintas peserta kampanye. Jika masih ditemukan pelanggar aturan, seperti tidak memakai helm dan mengunakan knalpot blombongan maupun hal lain yang menimbulkan kegaduhan, maka polisi akan menindak tegas sesuai aturan.

“Semua aturan harus ditaati, tidak membuat kegaduhan dan mengganggu ketentraman. Itu untuk menjaga agar situasi tetap kondusif dan warga tidak mudah terpancing dan terpovokasi,” paparnya.

Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamroni menambahkan TNI akan terus membantu menangani masalah keamanan proses Pemilu bersama Polri. Pemilu damai itu bukan tugas aparat saja tetapi tugas semua pihak.

Menjadi kewajiban masyarakat untuk mampu menciptakan Pemilu damai. Namun bagi TNI, pemilu tidak hanya sekedar lancar tanpa gangguan apapun. “Pemilu damai perlu diwujudkan karena ada kepentingan yang lebih besar demi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.