Pemda DIY Tak Ingin Ada Tol Layang di Atas Ring Road

Ilustrasi jalan tol. - JIBI/Bisnis Indonesia/M. Ferri Setiawan
12 April 2019 12:17 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY tidak ingin tol yang menghubungkan Cilacap-Jogja-Solo dibangun di atas Ring Road. Jogja Outer Ring Road (JORR) akan dijadikan alternatif untuk menyambung tol yang rencananya dibangun pada 2020 itu.

Saat ini, Pemda DIY bersama stakeholder lainnya terus mengkaji jalur tol Solo-Jogja-Cilacap, apakah melalui sebelah selatan atau utara Ring Road. “Sebab kalau tol dibangun di atas Ring Road, selain mengganggu keindahan juga berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Pasti pertumbuhan ekonominya tidak tumbuh dengan baik,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo, Kamis (11/4).

Sebagai gantinya, jalan tol secara melayang (elevated) bisa dibangun di luar Ring Road I tetapi disambungkan dengan Jogja Outer Ring Road (JORR). Jadi tidak ada jalan tol di atas Ring Road. Dengan begitu, titik ekonomi di dalam Ring Road akan tumbuh.

“Yang outer dua [JORR] yang lebih representatif. Di atas Ring Road tidak ada tol. Ini yang akan kami bicarakan dengan Kementerian [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat],” ujar dia.

Budi mengatakan JORR akan dibuat representatif, ruas jalannya akan diperlebar sehingga tidak ada tol elevated yang berdiri. Begitu masuk Prambanan, kendaraan diarahkan masuk Ring Road (JORR). “Misalnya dari Manisrenggo, masuk ke JORR Prambanan. Proliman. Keliling Jogja, keluar lagi lewat tol ke Cilacap. Ini masih kajian yang akan kami bahas,” ujar dia.

Menurutnya, Pemda DIY tetap akan memilih trase dan konsep pembangunan tol yang tidak merugikan ekonomi masyarakat dan merusak situs-situs bersejarah.

“Kajian ini juga termasuk potensi bencana gempa. Yang jelas Sultan tidak menolak tol hanya bagaimana pembangunan tol tidak merugikan masyarakat,” katanya.

Adapun Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan Pemda tidak bisa menentukan trase sendiri. Pemda mendorong Kementerian PUPR menyiapkan sejumlah alternatif trase untuk didiskusikan. “Setidaknya ada lima hingga enam alternatif yang disiapkan, kami diskusikan sebelum diputuskan,” ujar Gatot.

Gatot mengatakan harus mempertimbangkan sejumlah hal. Misalnya akses ke potensi wisata dan ekonomi sebagai pengganti rest area, menghindari situs-situs cagar budaya, lahan pertanian berkelanjutan dan yang paling penting juga harus meminimalisasi dampak sosial ekonomi. “Ini yang harus dipikirkan sebelum menentukan trase. Jadi penentuan trase harus hati-hati,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Kementrian PU PR Sugiyartanto mengatakan pembangunan kedua jalan tol di Jogja direncanakan selesai paling lambat 2022. Pengerjaan jalan tol tersebut harus melewati serangkaian proses lebih dulu. “Kami akan ajukan PPJT lebih dulu. Bila disetujui berlanjut ke DPPT dan penetapan lokasi [penlok]. Dari sana, Gubernur akan menerbitkan penlok, selanjutnya akan dilakukan proses pengadaan atau pembebasan lahan,” ujarnya.

Adapun untuk konstruksi dimulai, katanya, akan dilakukan sambil lalu laiknya pengerjaan tol Jakarta-Surabaya. Misal terbuka lahan tiga kilometer, Bina Marga akan langsung bekerja. Menurut Sugiyartanto, persoalan konstruksi bisa direncanakan dan diperkirakan.

“Cepat lambatnya proses pengerjaan tol ini tergantung dari kecepatan pengadaan atau pembebasan lahan. Jika lahan makin cepat, konstruksi nantinya juga semakin cepat. Kuncinya di situ. Pokoknya kami lakukan yang terbaik tak hanya untuk Pusat, tapi juga daerah,” ujarnya.

Pembangunan kedua jalan tol tersebut akan menghubungkan wilayah Jogja dengan Solo dan Jogja dengan Semarang. Sebab saat ini kondisi jalan nasional yang ada di Jogja sudah tidak bisa memenuhi atau menampung volume kendaraan. Keberadaan tol di DIY, katanya, diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi lokal. “Ngarsa Dalem juga telah mendukung itu semua. Tol ini memang diperlukan, karena selain meningkatkan ekonomi lokal, bisa juga sebagai tempat peristirahatan. DIY kan sudah dikenal luas sebagai kota wisata dan kota pendidikan, yang saling bersinggungan. Sebut saja Borobudur, Prambanan, Imogiri, dan segala potensi pantai. Semua itu akan coba kami gabungkan aksesnya,” kata Sugiyartanto.

Rute tol melayang di Ring Road pernah diutarakan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, tahun lalu.  "Untuk Jogja -Solo direncanakan akan ada jalan tol. Namun, kami keberatan kalau jalan tol tersebut ada di kawasan Prambanan sehingga membutuhkan pembebasan lahan. Hal ini karena kawasan Prambanan dan sekitarnya masih banyak ditemukan situs-situs sejarah yang berharga. Jadi, posisi jalan tol nantinya di atas Ring Road," ujar Sultan.

Sultan menilai posisi elevated ini lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan situs bersejarah di Prambanan.

Sebelumnya, Gatot menjelaskan jalan tol Jogja-Solo dan Jogja Bawen tidak akan melintasi Kota Jogja. "Jangan dibayangkan tol itu masuk wilayah Kota Jogja,” ujar Gatot, Februari silam.

Dia mengatakan jalan tol yang melintasi wilayah DIY hanya sekitar 15 kilometer. Soal rute, kata Gatot, tol Bawen-Jogja, melalui Bawen-Secang-Jogja dan masuk melalui Ring Road. Adapun untuk tol Jogja-Solo, mengambil rute Ring Road-Manisrenggo, Klaten-Solo.

Namun hingga kini trase dan penlok masih belum ditentukan. Namun Pemda DIY meminta kepada Pemerintah Pusat trase tol tersebut dipastikan menghindari situs-situs cagar budaya. Selain itu, trase juga tidak melewati lahan produktif dan mengganggu perekonomian masyarakat.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memaparkan tujuh proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang berpotensi dalam tahap transaksi sepanjang 2019. Dua di antara proyek strategi itu adalah jalan tol Jogja-Bawen sepanjang 71 kilometer dan Jalan Tol Jogja-Solo sepanjang 40,5 kilometer.