Kementerian Komdigi Berdayakan Duta Damai BNPT Jadi Penyuluh Informasi
“Saat ini kita memiliki isu krusial, yakni kebijakan PP Tunas sebagai payung hukum perlindungan anak di ruang digital,”
Ilustrasi. /SOLOPOS-Ratna Puspita Dewi
Harianjogja.com, BANTUL-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mengumumkan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Bantul sebanyak 177 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan yang lolos dalam tes seleksi PPPK, beberapa waktu lalu.
"Jumlahnya tidak berubah tetap 177 orang sesuai yang diumumkan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Siswaryanta, saat dihubungi Sabtu (20/4/2019).
Danu mengatakan 177 calon PPPK yang lolos tersebut saat ini tengah dalam proses pengurusan berkas daftar ulang hingga 24 April mendatang. Setelah itu pihaknya segera mengajukan nama-nama tersebut untuk mendapat nomot induk pegawai (NIP) ke Kemenpan-RB.
Setelah NIP keluar mereka akan mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Bantul Suharsono. "Paling cepat Mei mereka sudah bisa mulai kerja. Kami harapkan prosesnya cepat," ujar Danu.
Untuk honor PPPK tahun ini, Pemkab Bantul sudah menyiaplan sebesar Rp5 miliar. Meski demikian honor mulai dibayarkan ketika PPPK mendapatkan SK pengangkatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Argentina Javier Milei pilih nonton final Piala Dunia 2026 dari rumah demi ritual keberuntungan. Donald Trump hadir dan akan serahkan trofi. Simak sele
Data JBA Indonesia: 5 motor bekas terlaris 2026 didominasi Honda BeAT, Scoopy, Vario, dan Yamaha NMAX. Cek spesifikasi & harga pasaran terbaru di sini.
Realme hengkang dari China! Pabrikan smartphone ini fokus ekspansi global dan ganti Realme UI dengan ColorOS. Simak alasan dan dampaknya bagi pengguna setia.
Persaingan Golden Boot Piala Dunia 2026 belum berakhir. Kylian Mbappe masih berpeluang menyalip Lionel Messi lewat laga perebutan tempat ketiga Prancis vs Inggr
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengancam sanksi hingga pidana bagi pelaku usaha yang merugikan peternak ayam dan telur. Pengawasan distribusi diperket