Kecelakaan Libatkan Pelajar Marak, Subsidi Angkutan Sekolah Bisa Jadi Solusi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Anggota DPRD Gunungkidul mengusulkan kepada Pemkab untuk memberikan subsidi bagi armada angkutan sekolah. Kebijakan ini dinilai memiliki banyak manfaat. Selain menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar, kebijakan ini berguna sebagai stimulan untuk menghidupkan angkutan umum.

Salah satu usulan terkait dengan subsidi untuk angkutan disuarakan oleh anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Handayani, Anton Supriyadi. Menurut dia ide ini muncul saat pembahasan Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada saat pembahasan, ada usulan agar retribusi untuk armada angkutan digratiskan sehingga dapat membantu dalam upaya eksistensi angkutan umum.

Meski demikian Anton mengaku kurang sependapat dengan ide ini karena dinilai tidak efektif. Dasar penolakan ini tidak lepas dari nominal nilai retribusi sebesar Rp67.000 untuk sekali pengujian sehingga pemberian subsidi tidak akan berarti banyak bagi kendaraan angkutan umum.

“Retribusi uji kir tiap enam bulan sekali hanya Rp67.000. Saya kira subsidi ini tidak akan berdampak signifikan karena kalau dirata-rata per bulannya hanya Rp11.000 yang diberikan dan ini bisa dicari sendiri oleh angkutan saat beroperasi,” kata Anton kepada Harian Jogja, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, jika ingin serius memperhatikan keberadaan angkutan umum, Pemkab bisa membuat kebijakan untuk memberikan subsidi terhadap angkutan yang mengangkut anak sekolah. Ide ini dinilai lebih efektif dan memiliki banyak manfaat, salah satunya menekan kecelakaan yang melibatkan pelajar. “Anak-anak sering pakai motor ke sekolah karena tidak ada angkutan umum. Jadi saya kira pemberian subsidi ini bisa dikaji, toh di salah satu kabupaten di Jawa Timur juga sudah menerapkannya,” kata Anton.

Anton menyakini dengan pemberian subsidi maka eksistensi angkutan umum tetap bisa dipertahankan. Di sisi lain, orang tua tidak perlu khawatir karena akomodasi anak saat sekolah sudah terjamin. “Kalau ada fasilitas angkutan terus tersedia, saya yakin kebijakan melarang anak membawa kendaraan ke sekolah bisa ditegakkan sehingga potensi kecelakaan yang melibatkan pelajar di Gunungkidul dapat ditekan,” tuturnya.

Untuk besaran subsidi bisa dibahas dan dituangkan dalam sebuah peraturan. “Usulan saya per hari bisa diberikan Rp40.000. Untuk menjaga dari penyalahgunaan bisa dilakukan pengawasan serta para pemilik membuat laporan terkait dengan operasional angkutan,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Gunungkidul, Syarief Armunanto, saat dikonfirmasi membenarkan adanya ide untuk memberikan subsidi operasional untuk angkutan sekolah. Meski demikian pelaksanaannya masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Bupati dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. “Saya kira bisa karena daerah lain sudah ada yang menerapkan. Tapi sebelum dilaksanaan harus ada regulasi yang jelas dan ini butuh kajian dan koordinasi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.