Akan Ditata, PKL Malioboro Dilarang Menempel di Toko

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY sudah memiliki konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro. Agar lebih tertib dan tidak menggangu pemandangan pengusaha toko, posisi PKL di Malioboro akan diubah.

Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan keberadaan PKL tidak bisa langsung dihilangkan dari kawasan Malioboro. Meski begitu, Pemda tetap akan menatanya agar lebih rapi dan tidak semrawut.

“Agar terlihat bagus, posisi PKL nantinya akan diubah. Kalau selama ini ada PKL yang melekat pada toko, nempel di toko, maka ke depan akan diubah. Tidak ada lagi PKL yang nempel di toko,” kata dia, Rabu (12/6/2019).

Sebagai gantinya, PKL yang selama ini menempel di toko-toko sehingga mengganggu akses orang masuk toko akan ditempatkan secara berdempetan. Mereka akan dijejerkan di sepanjang pilar depan toko. PKL juga dilarang menggelar dagangannya di jalur pedestarian. Termasuk rombongannya.

“Nanti ada PKL yang menghadap toko, ada yang menghadap pedestarian. Jadi undur-unduran [saling membelakangi]. Kalau berjualan di jalur pedestarian tentu akan ditertibkan,” ujar Gatot.

Dengan begitu, wisatawan yang datang bisa leluasa lewat dan nyaman berjalan-jalan lebih lama. Penataan tersebut akan dilaksanakan seiring rampungnya jalur pedestrian di sisi barat dan timur Malioboro. Pemda juga menyiapkan lokasi PKL di Taman Parkir Beskalan. Namun, tidak semua PKL bisa masuk karena keterbatasan lahan. “Berapa jumlah PKL yang bisa masuk, itu urusan Pemkot. Yang jelas, Malioboro akan ditata agar nyaman sebagai kawasan pedestrian,” katanya.

Sebagai langkah awal, Pemda DIY akan melakukan uji coba Malioboro bebas dari kendaraan bermotor pada Selasa, 18 Juni mendatang. Kalau uji coba berjalan lancar, kebijakan tersebut bisa saja diteruskan hingga dua kali sepekan dan seterusnya. “Selama masa uji coba yang boleh lewat sepeda, andong, dan becak, dan angkutan umum bus Trans Jogja,” kata Gatot.

Ketua Perkumpulan Pengusaha Malioboro-Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono menilai uji coba dapat memetakan masalah-masalah yang akan ditimbulkan dari pemberlakuan bebas kendaraan di Malioboro. Bagi PPMAY, ide melarang kendaraan bermotor masuk Malioboro justru menambah persoalan. “Kami juga khawatir jika nanti omzet pemilik toko bisa turun drastis,”  katanya.

Setidaknya keresahan itu diutarakan oleh Sodikin, salah seorang pemilik toko di Malioboro. Penerapan Malioboro sebagai kawaaan pedestarian sejak 2015 lalu justru menjadi momok bagi pelaku usaha. Omzet mereka menurun sejak orang tak bisa parkir di depan toko. “Belum lagi masalah PKL yang jumlahnya sudah tidak proporsional. Saat ini, meskipun ditata, kondisi Malioboro terlihat kumuh,” kata Sodikin.

Kekumuhan Malioboro, kata Sodikin, terlihat dari berjubelnya para PKL. Ruang pedestarian yang dijanjikan nyaman tak seindah yang dirasakan. Lalu lalang orang yang lewat harus tersendat dengan keberadaan dagangan PKL yang memakan trotoar. Belum lagi akses masuk ke toko yang dirasa sempit. “Uji coba yang digelar Selasa Wage, saat tidak ada PKL itu bagaimana? Apa yang akan dilihat? Harusnya di luar hari itu agar seluruh persoalan bisa dilihat secara gamblang,” ucap Yulianto, pemilik toko sepatu di Malioboro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.