Jadi Pedestarian Sehari, Omzet Pengusaha Malioboro Turun 50%

Harianjogja.com, JOGJA--Uji coba pelaksanaan semi pedestarian kawasan Malioboro menjadi petaka bagi para pengusaha toko yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY). Mereka mengeluh omzet penjualan mereka terjun bebas hingga 50%.

Ketua PPMAY Sadana Mulyono mengatakan kekhawatiran sejak awal terkait penurunan omzet saat uji coba berlangsung menjadi terbukti. Rata-rata, pengusaha toko di Malioboro mengalami penurunan omzet 50% dari hari normal. Padahal, dibandingkan saat Selasa Wage sebelum-sebelumnya omzet penjualan mereka bisa naik minimal 50% dibandingkan hari normal. Hal itu dikarenakan selama Selasa Wage tidak ada aktivitas PKL di kawasan Malioboro.

"Kalau Selasa Wage, penjualan kami bisa meningkat minimal 50 persen. Nah, saat uji coba berlangsung, justru turun 50 persen dari hari normal. Ini artinya, uji coba yang dilakukan justru berdampak buruk bagi pemilik toko," katanya usai menggelar rapat evaluasi menyikapi uji coba semi pedestarian Malioboro, Rabu (19/6/2019).

Dia menjelaskan, angka tersebut muncul setelah para anggota PPMAY melakukan rapat untuk mengevaluasi dampak dari uji coba tersebut. Diakuinya, minimnya transaksi penjualan dialami para pemilik toko sejak uji coba digelar pagi hingga malam hari. Hal itu dikarenakan banyak pelanggan toko yang kemungkinan enggan ke Malioboro karena kesulitan mencari lahan parkir. "Mereka juga pasti enggan jalan kaki jauh," katanya.

Menurutnya, kawasan Malioboro memang ramai oleh lalu lalang orang dan wisatawan. Hanya saja, mereka memadati Malioboro bukan untuk membeli atau bertransaksi. Mereka yang berkunjung lebih banyak untuk menikmati suasana Malioboro yang tidak dilewati oleh kendaraan. "Setelah jalan-jalan, mereka capai dan haus. Makanya yang ramai toko yang jualan minuman dan makanan," katanya.

Dia berharap, Pemerintah benar-benar melakukan evaluasi terhadap rencana menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestarian. PPMAY menuntut agar infrastruktur seperti parkir terlebih dulu disiapkan sebelum kembali diujicobakan. "Kalau mau diujicobakan lagi hasilnya seperti ini. Ini sama saja membunuh kami pemilik toko secara pelan-pelan," katanya.

Terpisah, Kepada Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengaku masih menyiapkan bahan evaluasi sebelum membahas bersama Dishub DIY. Namun dia belum bisa memastikan kapan evaluasi akan dilakukan bersama Pemda DIY. "Pelaksana evaluasi agar lebih komprehensif akan dilakukan bersama Pemda DIY. Kami siapkan bahan-bahannya," kata Agus.

Berbeda dengan PPMAY, Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo mengaku mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya, Malioboro sebagai kawasan pedestarian susah ada sejak dahulu kala. "Malioboro nama aslinya Mulyo in Bowo. Dulunya begitu. Sudah ada sejak dulu. Makanya kami mendukung kebijakan pemerintah," katanya.

Yang penting, katanya, Pemerintah juga harus menyelesaikan penataan PKL. Karena penataan PKL di Malioboro menjadi hal yang krusial. "Tidak ada PKL di depan toko. PKL jelas melanggar. Dodolan kok di lahan orang. Ini tentu pelanggaran hukum yang harus diselesaikan Pemerintah," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News