Target RPJMD DIY Dikejar di Tahun Terakhir, Kemiskinan Jadi Tantangan
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta dalam konferensi pers mengecam pungutan liar sekaligus launching Posko Pengaduan Pungutan Liar, di Kantor LBH Jogja, Senin (24/6/2019). /Harian Jogja-Lugas Subarkah.
Harianjogja.com, JOGJA--Penahanan ijazah di DIY yang sebenarnya sudah dilarang sesuai Perda DIY No. 10/2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan, namun masih sering terjadi. Kasus penahanan ijazah di DIY pada 2018 mencapai ratusan.
Untuk mengantisipasi fenomena ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JJogja, AKSARA, Sarang Lidi, IDEA, PUNDI dan Satu Nama, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY), membuka Posko Pengaduan untuk Pungutan Liar oleh Sekolah se-DIY di kantornya masing-masing.
Sekretaris Sarang Lidi, Yuliani Putri Sunarti, mengatakan praktrk penahanan ijazah setiap tahun tidak pernah berkurang, justru bertambah. Ia melihat, banyak sekolah yang menyamarkan istilah pungutan dengan sumbangan. “Padahal kalau sumbangan seharusnya tidak wajib, jadi itu namanya pungutan,” katanya, Senin (24/6/2019).
Kasus penahanan ijazah masih marak terjadi, pada 2018, pihaknya menemui praktek penahanan ijazah sebanyak 246 kasus di satu SMK. Lalu untuk SMA 46 kasus juga dalam satu sekolah. “Ini hanya DIY yang notabene pusat pendidikan, saya bayangkan sekolah lain di luar jawa,” ungkapnya.
Menurutnya, masalah akademik tidak bisa disangkutkan dengan masalah keuangan. Jika sekolah sampai menahan ijazah, itu sama saja dengan sekolah menggelapkan ijazah dan bisa berujung pada pidana. Sebab Ijazah merupakan dokumen negara, dan yang boleh menyimpannya adalah yang memiliki nama di ijazah tersebtu.
Ia juga melihat penahanan ijazah sebagai pelanggaran HAM, sebab anak yang ijazahnya ditahan tidak tidak bisa bekerja untuk merubah nasibnya. “Jadi siswa-siswa yang ijazahnya ditahan, diambil saja tidak apa apa, kalau tidak boleh sama sekolah, silakan ke posko, nanti kami dampingi,” ungkapnya.
Ia menyebutkan dana BOS untuk SMK satu tahun Rp4,2 juta, untuk SMA Rp3,5 juta, untuk SMP Rp1,5 juta. Menurutnya, jumlah ini sudah lebih dari cukup, jika memang masih belum cukup ia akan membantu sekolah komunikasi dengan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Menkeu Purbaya memastikan pembiayaan MBG dan pengadaan alutsista tetap aman dengan defisit APBN dijaga di bawah 3 persen.
Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta kembali menggelar EduCareer Connect 2026 bertajuk “From Campus to Career: Connecting Education, Opportunities
Penataan sempadan Sungai Lowanu Jogja dipercepat untuk mencegah longsor sekaligus mendukung wisata kuliner yang aman.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.