Sembada Run 2026 Digelar di Sleman, Bidik Wisatawan dan UMKM
Sembada Run 2026 digelar di Lapangan Denggung, Sleman, dengan kategori 3K dan 5K untuk mendorong gaya hidup sehat serta promosi UMKM.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat membuka Simposium Internasional terkait Budaya Jawa dan Naskah Keraton di Royal Ambarukmo Hotel, Selasa (5/3/2019)./Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap agar semua pihak dan elite politik untuk menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Apapun hasilnya, keputusan MK merupakan keputusan hukum yang harus dipatuhi.
"Apapun itu keputusan MK, Saya kira harus tunduk. Karena itu keputusan majelisn konstitusi tertinggi di Indonesia," kata Sultan saat dimintai tanggapannya soal keputusan MK terkait perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres di Kepatihan, Kamis (27/6/2019).
Menurut Sultan, keputusan MK hanya berdampak pada elite partai dan politiknya. Dia meyakini jika putuskan MK tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat sepanjang elit partai menerima secara terbuka.
"Makanya, semuanya harus tunduk pada putusan MK. Yang jadi masalah itu elit partainya. Kalau masyarakatnya tidak ada masalah," ajak Sultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sembada Run 2026 digelar di Lapangan Denggung, Sleman, dengan kategori 3K dan 5K untuk mendorong gaya hidup sehat serta promosi UMKM.
Investasi Kota Jogja mencapai Rp855,54 miliar hingga triwulan III 2026. Malaysia dan Singapura mendominasi penanaman modal asing.
Kejagung mendalami dugaan keterkaitan bos nikel Arif Kurniawan dengan Listyo Sigit dalam kasus korupsi tambang di Sulawesi Tenggara.
Bahlil menyerahkan pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo kepada polisi dan membantah terlibat dalam pertemuan dengan perwira Polri.
Dua pria diduga mabuk mengejar polisi memakai parang di Babarsari, Sleman, setelah ditegur karena memutar musik keras hingga pagi.
Penghitungan UMP 2027 mengacu UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.