Kuota Penerimaan CPNS Gunungkidul Masih Tunggu Penetapan dari Pusat

David Kurniawan

Kamis, 04 Juli 2019 - 20:32 WIB

Yudhi Kusdiyanto

Kuota Penerimaan CPNS Gunungkidul Masih Tunggu Penetapan dari Pusat

Bupati Gunungkidul, Badingah menyerahkan SK kepada CPNS yang dinyatakan telah lolos seleksi, Selasa (12/2/2019). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul mengajukan tambahan pegawai sebanyak 300 formasi. Meski demikian, hingga saat ini belum adanya informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait dengan rekrutmen pegawai baru.

Kepala BKPP Gunungkidul, Sigit Purwanto, mengatakan jajarannya masih menunggu pengumuman dari Pemerintah Pusat terkait dengan kuota penerimaan pegawai. “Tidak hanya kami, tapi daerah lain juga masih menunggu ketetapan dari Kemenpan-RB terkait dengan kuota penerimaan pegawai baru,” kata Sigit kepada Harian Jogja, Kamis (4/7/2019).

Menurut dia, tahun ini Pemkab mengajukan 300 formasi untuk pengisian pegawai baru. Dibandingkan dengan pengajuan di 2018, tahun ini lebih sedikit karena kebutuhan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun serta kemampuan dalam membayar gaji. Jika tahun lalu yang diajukan sekitar 800 formasi, maka tahun ini hanya 300 formasi. “Tahun ini ada 421 PNS yang pensiun. Kami bisa ajukan kuota maksimal tapi setelah dikaji yang diajukan hanya 300 formasi,” tuturnya.

Dikatakannya, pengajuan 300 formasi ini tidak hanya untuk CPNS karena jumlah tersebut sudah termasuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sesuai panduan dalam rekrutmen, 70% formasi yang diajukan untuk tenaga P3K, sedang sisanya 30% untuk CPNS. “Sudah ada aturannya dan kepastian jumlah kuota penerimaan masih menunggu informasi dari Pusat,” katanya.

Dia berharap kepada masyarakat untuk bersabar menunggu informasi resmi pemerintah terkait dengan CPNS maupun rekrutmen P3K. Menurut dia, kesabaran dan kehati-hatian dibutuhkan untuk menghindari modus penipuan berkedok rekrtumen pegawai pemerintah. “Banyak modus, salah satunya ada iming-iming bisa membantu memuluskan menjadi pegawai. Tapi, pelaku akan meminta uang untuk memuluskan langkah tersebut. Jadi, modus penipuan seperti ini tetap harus diwaspadai,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News