Bank BPD DIY Kembali Gelar Malioboro Run 2026, Angkat Konsep Culture on Track
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Rumah Sitorus yang berada di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Bantul yang menimbulkan sengketa./Suara.com-Putu Ayu
Harianjogja.com, BANTUL- Warga Bandut Lor RT 34, Desa Argorejo, Sedayu, Bantul, memprotes rumah yang ditempati Pendeta Tigor Yunus Sitorus menjadi rumah ibadah. Sementara Sitorus mengaku tidak ada yang salah, bahkan rumah ibadah yang dibangun tersebut sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu.
“IMB terbit pada 15 Januari 2019. Kalau pengajuannya 2017,” kata Sitorus, saat ditemui di kediamannya, Selasa (9/7/2019). Sitorus sudah tinggal di Dusun Bandut Lor sejak sekitar 2003 lalu. sebelumnya ia tinggal mengontrak di Griya Kencana Perma yang masih di sekitar Dusun Bandut Lor. Saat di Griya Kencana Permai selama tiga tahun tempat tinggalnya juga dijadikan sebagai tempat ibadah.
Pada 2002 membeli lahan di Dusun Bandut Lor tepatnya di RT 34. Lahan seluas 335 meter persegi itu ia jadikan sebagian untuk rumah tinggal dan sudah memiliki IMB sejak 2003 lalu. Sisanya seluas sekitar 105 meter ia gunakan untuk tempat ibadah sepekan sekali dengan jumlah jemaah mencapai 50 orang. Selain sebagai tempat ibadah, bangunan tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai tempat bermain musik warga sekitar.
Sejak dibangun pada 2003, kata Sitorus, bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah itu sempat dirobohkan orang tak dikenal. Namun ia tidak mempersoalkannya. Tidak lama ia mendapat panggilan mediasi di kantor Desa Argorejo. Dalam mediasi 2003 lalu tersebut ia disodorkan selembar kertas berisi kesepakatan untuk menghentikan pembangunan rumah ibadah.
Ia terpaksa mendatanganinya kesepakatan yang dibuat sepihak tersebut, “Kesepakatan itu bukan saya yang membuat tapi [dipaksa] harus sepakat. Saya minta kopiannya juga tidak dikasih,” ujar Sitorus.
Setelah mereda, penolakan kembali muncul pada Sabtu (6/7/2019) pekan lalu dalam forum rapat RT di rumah ketua RT 34. Daam forum tersebut ia dianggap telah melanggar kesepakatan 2003. Ayah dari dua anak inipun bingung karena beberapa warga yang menolak selama ini dikenal baik. Bahkan ketua RT terkadang berlatih musik bersama.
Sitorus menyadari IMB rumah ibadah yang sudah terbit belum disosialisasikan kepada warga sekitar. Ia masih menunggu waktu yang tepat. Sitorus heran alasan warga yang tidak membolehkan adanya gereja di Dusun Bandut Lor. Padahal beribadah adalah hak semua orang yang dijamin undang-undang.
Soal adanya penolakan ia menyerahkan pada prosedur hukum, “Aktivitas ibadah tetap dilanjutkan, cuma nanti mungkin akan minta pengawalan,” ujar Sitorus.
Sementara itu, Hanif Suprapto, salah satu warga penolak adanya rumah ibadah Gereja Pantekosta Indonesia tersebut mengatakan keberatan warga karena sejak awal kesepakatannya rumah yang ditempati Sitorus adalah untuk tempat tinggal dan bukan untuk rumah ibadah. Ia juga menuding IMB yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul cacat karena warga tidak dimintai persetujuan.
Bahkan ia mengaku sudah mengecek sendiri ke desa dan kecamatan bahwa rumah Sitorus izinnya untuk tempat tinggal. Hanif mengaku warga merasa dikhianati. “Penolakan kami berdasarkan aspirasi warga. Kami taat hukum. Syarat pendirian ibadah harus ada jamaah. Kami tak berdasarkan emosi, tapi ada dasar,” kata Hanif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang dalam pemerintahan.
Pertamina menggelar FIP Hulu Migas 2026 di UGM pada 9–12 November dengan melibatkan 108 tim inovasi dari Regional Jawa.
KAI memberikan diskon tiket kereta ekonomi komersial 30% untuk perjalanan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.
DPRD Jogja memperjelas kedudukan hukum kampung wisata dan Pokdarwis melalui Raperda Riparkot 2026–2045.
KPK memeriksa dua saksi terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023.