Ini Jurus Pemkab Bantul Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Ilustrasi. - Solopos/Sunaryo Haryo Bayu
20 Juli 2019 05:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-- Bupati Bantul Suharsono mengakui angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Bantul masih cukup tinggi, meski ada penurunan dari tahun ke tahun. Pihaknya sudah menyiapkan jurus untuk menanggulanginya yang harus dilakukan oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Bantul.

“Kemiskinan sudah turun tapi kita usaha berbenah terus bagaimana caranya untuk kurangi kemiskinan dan membuat masyarakat sejahtera,” kata Suharsono, Jumat (19/7/2019).

Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul angka kemiskinan saat ini masih di kisaran 13,43% atau sekitar 134.835 jiwa dari total jumlah penduduk Bantul.

Angka tersebut menurun jika dibanding tahun lalu 14,07% atau 139.670 jiwa. Pemkab Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun ini sebesar 10,86%. Sementara sampai akhir 2021 kemiskinan ditarget sampai di angka 8,35%.

Suharsono menyatakan sudah menyiapkan kegiatan strategis yang harus dilakukan semua anak buahnya di tahun depan. Semua program yang disusun oleh semua OPD harus mengarah pada kebjakan empat hal yang sudah ditetapkan, yakni menyentuh langsung masyarakat, menumbuhkan perekonomian, mengurangi ketimpangan, dan rehabilitasi dampak bencana di Bantul.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis menyatakan semua program kegiatan dari masing-masing OPD dan usulan Dewan pada 2020 mendatang harus mengacu pada arah kebijakan strategis yang sudah ditetapkan bupati.

Salah satu bentuk kegiatan dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan di antaranya adalah membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di wilayah selatan.

Helmi mengatakan secara bertahap KEK Pariwisata di kawasan Parangtritis. Dengan menjadi KEK pariwisata, diklaim banyak pihak yang akan masuk. Tidak hanya pemerintah, namun juga para investor.

Harapannya KEK dapat berdampak positif bagi warga Bantul dalam meningkatkan pendapatannya dengan memasarkan produk. Selain itu juga membangun komunikasi dengan Angkasa Pura terkait suplai kebutuhan dalam bentuk produk maupun tenaga kerja dari Bantul untuk mengisi di New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo.

Saat ini sudah ada empat UKM dari Bantul yang sudah dipercaya mendapatkan tempat memasarkan produk di outlet NYIA. Keempat UKM tersebut adalah Bahana Batik dari Desa Trimulyo, Garnis Silver atau kerajinan perak dari Banguntapan, Wedang Uwuh Den Bagus dari Desa Trimulyo dan ceriping pisang atau makanan ringan dari Imogiri.

Tidak hanya produk UKM, tapi Pemkab Bantul juga siap menyediakan fasilitas perumahan bagi pekerja bandara di wilayah Sedayu dan Pajangan. “Harapan kami kemiskinan dan ketimpangan nanti sedikit demi sedikit diminimalisir sekalipun tak bisa dihilangkan 100 persen, tapi minial sudah diupayakan dengan memberikan pelayanan terbaik,” kata Helmi.

Helmi menambahkan pembangunan jalur cinomati di Pleret-Dlingo juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan. Ia meyakini dengan upaya pelebaran jalan akan banyak wisatawan yang melintas jalur tersebut dan pada akhirnya nanti perekonomian warga disepanjang jalur tersebut menjadi hidup.

Sementara berbagai kegiatan lainnya yang dianggap dapat menyentuh masyarakat antara lain peningkatan boiaya operasional pendidikan, menggratiskan biaya puskesmas bagi masyarakat, meningkatkan insentif guru honorer dan pegawai tidak tetap, menganggarkan kembali jaminan kesehatand daerah (Jamkesda) bagi masyarakat tidak mampu, membangun rumah tidak layak huni, pelebaran jalan menuju kawasan industri piyingan (KIP).

Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Hanung Raharjo meminta mengatakan program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang dilaksanakan Pemkab sudah baik, namun perlu lebih serius lagi dengan memperbanyak program padat karya, bedah rumah, kelompok usaha produktif, serta jaminan sosial.

Ia meminta program pengentasan kemiskinan tidak hanya diserahkan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), namun digarap oleh banyak OPD, “Program pengentasan kemiskinan antarOPD harus terintegrasi,” kata Hanung.