Luas 180.000 Hektare, Begini Gambaran Pembangungn Infrastruktur di Ibu Kota Baru
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. - ANTARA/Paparan Kementerian PUPR Harianjogja.com, SLEMAN- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI) menjadwalkan peletakkan batu pertama pembangunan ibu kota baru, di Kalimantan Timur dimulai pada Oktober 2020.
Menteri PUPR RI, Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan, di atas lahan yang sudah dipersiapkan sebanyak 180.000 Hektare itu, infrastruktur yang pertama kali akan dibangun adalah jalan, drainase diikuti perkantoran.
"Setelah disiapkan anggarannya, pada 2020 ada tiga hal yang dikerjakan desain kawasan, desain rencana ruang tata bangunan dan lingkungan. Di mana istana,kantor, perumahan, komersial d mana," tuturnya, usai mengisi kuliah umum Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), di lantai satu Grha Sabha Pramana, Selasa (27/8).
Hingga pertengahan 2020, pemerintah masih dalam tahapan membuat desain kriteria untuk infrastruktur dasar jalan, drainase, waduk dan transportasi.
Pembiayaan pembangunan di ibu kota baru akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19%, skema KPBU 54% dan investasi swasta 26%.
"Ditargetkan pada 2024 sejumlah perkantoran pemerintahan bisa pindah dari Jakarta ke Kalimantan, pemindahan bertahap. Diawali misalnya kantor Presiden, Kemenkeu, Kemen PUPR," kata dia.
Di ibu kota negara (IKN), drainase dibuat dengan diameter menyesuaikan kebutuhan untuk sekitar 1,5 juta orang. Desain drainase dilengkapi dengan 'main hole', sehingga bisa mengatasi banjir di daerah tersebut. Basoeki mengklaim kementerian telah melakukan kajian banjir di kawasan ibu kota baru, sebelum menentukan konsep drainase di sana.
Basoeki mengatakan, dalam merancang ibukota baru, kementerian belajar dari 78 ibukota negara baru. Ditetapkan, Jakarta tetap jadi pusat perdagangan, perekonomian, jasa.
