Gandeng Komunitas Malioboro, BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan
BPJS Ketenagakerjaan bersama Jejaring Tepo Seliro Jogja mendorong perlindungan pekerja di kawasan Sumbu Filosofi melalui sosialisasi dan deklarasi kolaborasi.
Gedung KPK. /Antarafoto
Harianjogja.com, JOGJA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap proyek saluran air hujan (SAH) di jalan Soepomo Jogja beberapa waktu lalu. Termasuk, mendalami peran ASN yang terlibat dalam kasus tersebut.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Termasuk mendalami peran oknum jaksa dan pengusaha termasuk ASN yang terlibat dalam kasus tersebut. Hanya saja, Saut enggan mengomentari kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.
KPK akan mengekspos nama-nama baru jika benar-benar terbukti terlibat berdasarkan bukti penyelidikan. Masyarakat diharapkan bersabar dan menunggu hasil ekspose yang dilakukan oleh KPK. "Jadi kami masih melakukan proses pengembangan dan penyelidikan terkait OTT di Jogja beberapa waktu lalu," kata Saut di kompleks Pemda DIY, Rabu (4/9/2019).
Menurut Saut, siapapun yang terlibat dan berperan dalam kasus tindak pidana korupsi, tidak terkecuali ASN pasti akan ditangkap. Penetapan tersangka juga berkaitan dengan pasal yang akan dikenakan. "Kami akan dalami peran masing-masing di mana. Apakah ada tersangka yang berperan aktif dengan memberikan sesuatu atau hanya disuruh-suruh," katanya.
Sekadar diketahui, KPK melakukan OTT terkait proyek SAH di Jalan Soepomo pada Agustus lalu. Dalam OTT tersebut, dua orang jaksa dan satu pengusaha ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua ASN yang sempat dibawa ke Jakarta masih berstatus sebagai saksi.
Setelah penetapan status tersangka, pada 22 Agustus KPK menggeledah ruang bidang Sumber Daya Alam I Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman ( SDA I DPUPKP) dan ruang Badan Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Jogja. KPK bahkan menyita sejumlah dokumen dan uang dari salah seorang rumah ASN sebesar Rp130 juta.
Sayangnya, paska OTT tersebut hingga kini kelanjutan proyek tersebut hingga kini belum ada kejelasan. Pemkot Jogja mengaku sudah berkonsultasi dan mengirimkan surat terkait status proyek tersebut namun hingga kini belum ada kejelasan apakah proyek bisa dilanjutkan atau tidak. "Sampai saat ini belum ada jawaban. Kami berharap proyek tersebut bisa dilanjutkan agar tidak merugikan masyarakat," kata Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Jejaring Tepo Seliro Jogja mendorong perlindungan pekerja di kawasan Sumbu Filosofi melalui sosialisasi dan deklarasi kolaborasi.
UNEP memproyeksikan suhu global melampaui 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun ke depan, meningkatkan risiko bencana dan ancaman kesehatan.
Cara cek desil BPS lewat HP melalui DTSEN dan Cek Bansos Kemensos serta kaitannya dengan wacana pembatasan pembelian Pertalite.
Beras premium 5 kg mulai langka di sejumlah ritel. Mendag Budi Santoso mengatakan Bulog mulai memasok beras premium dan medium ke ritel modern.
Dinsos Bantul mencatat ribuan usulan penerima bansos, termasuk 1.789 usulan PBI JK, 95 PKH, dan 79 bantuan sembako melalui kalurahan dan Dinsos.
Los Pasar Brosot Kulonprogo ambruk sejak 23 Juli 2026 dan belum ditangani. DPRD mendesak solusi sementara bagi pedagang terdampak.