Gunungkidul Bidik Nilai A SAKIP, Bupati Dorong Reformasi Birokrasi
Pemkab Gunungkidul menargetkan predikat A pada SAKIP 2026 setelah tahun lalu meraih BB. Reformasi birokrasi dan kinerja nyata menjadi fokus.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul membuat aplikasi pemantauan harga-harga kebutuhan pokok secara online. Kebijakan itu dibuat untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.
Kepala Disperindag Gunungkidul, Johan Eko Sudarto, mengatakan aplikasi penayangan harga sembako sedang dikaji bersama dengan tim dari Diskominfo. Diharapkan mulai awal tahun depan sudah dapat dioperasikan. “Teknisnya ada di Diskominfo dan saat ini masih proses pengembangan,” kata Johan kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).
Dia menjelaskan, untuk keberadaan aplikasi diserahkan sepenuhnya kepada Diskominfo selaku organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, sedangkan untuk konten dilakukan tim dari Disperindag dengan pembaruan data di dalam aplikasi. “Kami yang bertugas meng-update harga-harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran,” katanya.
Kepala Diskominfo Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, mengatakan secara teknis berkaitan dengan pemantauan harga secara online sudah jadi. Hanya, untuk operasional harus melalui tahapan uji coba. “Kami uji coba dulu dan kalau sukses bisa langsung diluncurkan,” kata Kelik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menargetkan predikat A pada SAKIP 2026 setelah tahun lalu meraih BB. Reformasi birokrasi dan kinerja nyata menjadi fokus.
Gempa M7,7 yang berpusat di Nagekeo dirasakan di Kota Bima. Satu rumah rusak sedang, Gudang Bulog dan plafon masjid juga terdampak.
IMI menghentikan sementara drag race di lintasan non-permanen seperti jalan raya dan kompleks perumahan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 68 foto jurnalistik ANTARA dipamerkan di Titik Nol Kilometer Jogja pada 14-21 Agustus untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI.
Pemerintah menargetkan pembiayaan RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun, turun 8,6% dari outlook 2026 yang mencapai Rp734,3 triliun.
Imigrasi Parepare mendeportasi WN Malaysia yang overstay 101 hari melalui jalur laut dari Parepare-Nunukan menuju Tawau.