Bukan Hanya Warga, Rumah Ibadah dan Sekolah di Kulonprogo Juga Ajukan Bantuan Air Bersih

Harianjogja.com, KULONPROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulonprogo mencatat sebanyak 4.150 Kepala Keluarga (KK) dengan 8.316 jiwa terdampak kekeringan.

Para warga yang terdampak ini tersebar di 116 dusun yang berada di 28 desa di 8 kecamatan. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Panjatan, Lendah, dan Sentolo.

Meski begitu, jumlah ini masih bisa bertambah, berkaitan dengan adanya proposal pengajuan air bersih yang diterima oleh BPBD Kulonprogo tidak memiliki format yang seragam, terutama mengenai jumlah KK/jiwa.

"Diperkirakan, yang terdampak bisa jauh lebih banyak, karena tidak semua proposal atau surat yang masuk melampirkan jumlah KK/jiwa terdampak kekeringan," ujar Suhardiyana, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo di kantornya, Kamis (10/10/2019).

Meski begitu, data ini jelas mengalami kenaikan dibandingkan bulan September lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Ariadi pada (12/9/2019) lalu menyebutkan ada 4.100 KK dan lebih dari 7.500 jiwa yang mengalami dampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih.

Banyaknya mata air yang kering membuat masyarakat mengajukan permintaan bantuan droping air bersih. Tidak hanya dari dusun, permintaan penyaluran air juga datang dari sejumlah rumah ibadah dan sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro mengatakan, Pemkab Kulonprogo memastikan kebutuhan air masyarakat akan tetap dipenuhi hingga datangnya musim hujan tiba. Hingga saat ini sejumlah 770 tangki air bersih sudah tersalurkan ke masyarakat.

"Dari koordinasi dengan pihak BMKG, diperkirakan ada kemunduran musim hujan. Kami memiliki 301 tangki air bersih dan siap disalurkan jika datang permintaan," tutur Astungkoro.

Astungkoro menjelaskan, air menjadi lebih bermanfaat dibandingkan dengan uang di saat musim musim kemarau. Oleh karena itu, pihak desa di Kulonprogo diminta untuk mencadangkan dana kedaruratan yang diambil dari dana desa untuk keperluan penanganan kekeringan.

"Selain untuk membuat pamsimas [Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat], dana tersebut juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warganya," pungkasnya.

BPBD menetapkan status darurat kekeringan berlaku sejak 9 September sampai 31 Oktober mendatang. Penyaluran air bersih lewat Dinsos P3A menggunakan truk dari Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan BPBD. Bantuan yang diberikan selama status darurat tersebut diprioritaskan untuk air bersih dan MCK.

Tak hanya dari lembaga pemerintah, bantuan air bersih juga disalurkan oleh individu dan kelompok masyarakat secara swadaya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.