Kemarau Tahun Ini Diperkirakan Tak Parah

Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo memperkirakan dampak musim kemarau pada tahun ini tidak separah tahun lalu.

Salah satu alasannya karena saluran induk irigasi Kalibawang yang sempat ditutup untuk diperbaiki pada pertengahan 2018, saat ini sudah masuk tahap penyelesaian.

Data BPBD menyebutkan wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau pada 2018 membuat sedikitnya 7.000 kepala keluarga di 109 dusun mengalami krisis air. Ratusan dusun tersebut berada di 23 desa di delapan kecamatan, yakni Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Panjatan.

Kondisi itu membuat Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menetapkan status darurat bencana kekeringan. “Sementara untuk tahun ini mungkin ada penurunan [dampak kemarau] karena tahun kemarin saluran Kalibawang ditutup. Banyak daerah yang sebelumnya aman jadi terdampak kekeringan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Ariadi, Rabu (8/5/2019).

Ditutupnya sistem irigasi Kalibawang kala itu mengakibatkan lahan seluas 3.936 hektare di Kulonprogo tidak mendapat pasokan air. Hal ini juga berimbas kepada warga yang membutuhkan air dari saluran tersebut. Alhasil muncul penambahan titik wilayah rawan kekeringan yang membutuhkan bantuan air bersih, seperti di wilayah Kalibawang, Sentolo dan Nanggulan.

Penutupan saluran irigasi diperlukan untuk kelancaran proyek rehabilitasi pintu pengambilan air (intake) Kalibawang. Pengerjaan proyek yang diampu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo itu telah dipercepat sejak awal 2019.

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Air DPUPKP Kulonprogo Kuntarso memaparkan ada delapan proyek dikerjakan, antara lain pembangunan saluran tersier, saluran drainase Gendong, rehab jembatan Bendung Pekik Jamal, pembangunan jembatan operasional di Bendung Papah, rehabilitasi jalan inspeksi, pembangunan terowongan di aliran selokan Donomulyo kanan, saluran selokan Monggang, dan penormalan saluran tanah di Donomulyo.

Usulan Desa
Proyek-proyek itu sudah mulai dikerjakan sejak awal Januari dan ditargetkan cepat selesai supaya produksi padi tidak terganggu. Jika memungkinkan, anak irigasi intake Kalibawang juga direhabilitasi berdasar usulan desa atau pihak lain asalkan dana tidak melampaui pagu.

Kuntarso menjelaskan pada 2018 lalu, beberapa proyek sarana dan prasarana fisik juga telah diselesaikan dalam tahun jamak. Proyek itu antara lain rehabilitasi saluran Talang Bowong di KM15 dan saat ini debit airnya dipertahankan pada level 7 meter kubik per detik. Adapun debit pada bangunan bagi Kemukus KM25 sebesar 3,5-3,8 meter kubik per detik.

Saluran itu juga berfungsi menunjang masa tanam (MT) I untuk golongan I, serta MT II golongan II T khususnya di Kejuron Donomulyo, Penjalin dan Papah serta Pengasih. Sempat terjadi keterlambatan MT 1 Golongan 1 di Kejuron Kalibawang, Donomulyo dan sebagian Penjalin tetapi sekarang saluran sudah berfungsi.

Meski musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak parah, setidaknya dibandingkan 2018 lalu, BPBD tetap menggelar antisipasi sebagaimana yang biasa dilakukan jawatan tersebut tiap tahunnya. Antara lain berkoordinasi dengan instansi lain, seperti PMI, Dinas Sosial dan PDAM serta penyiapan anggaran bencana.

Tahun lalu anggaran yang disediakan BPBD untuk bencana kekeringan di Kulonprogo sebesar Rp450 juta. Dana itu diambil dari slot anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Kulonprogo yang tersedia sebesar kurang lebih Rp3 miliar.

“Dari yang kami ambil, penggunaannya sekitar Rp148 juta, sisanya tak terpakai karena banyak bantuan dari luar, seperti dana bantuan sosial perusahaan serta bantuan sejumlah komunitas dan organisasi dengan total nilai sumbangan Rp120 juta,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News