Advertisement
Penyaluran BPNT dan PKH Bulan Ini Mundur

Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL - Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Anwar Nur Fahrudin mengatakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk bulan Oktober mundur karena ada perubahan sistem pembayaran.
Jika sebelumnya bantuan disalurkan dengan sistem e-wallet, sekarang akan diubah menjadi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (om-spam).
Advertisement
"Bantuan untuk Oktober mundur karena ada perubahan sistem pembayaran. Ini kebijakan dari Kemensos [Kementrian Sosial] pusat," katanya ketika dihubungi Harianjogja.com, pada Minggu (20/10/2019).
Menurutnya bantuan untuk bulan Oktober baru akan diterima oleh warga pada Minggu ketiga atau keempat. Sedangkan untuk bulan berikutnya, November, ia berharap akan dapat normal kembali. Disalurkan tanggal 10 tiap bulan.
Keterlambatan ini, dikatakan Anwar merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga tidak hanya terjadi di Kabupaten Bantul. Namun serentak di Indonesia.
Bahkan menurut dia bukan hanya BPNT yang mengalami keterlambatan, namun bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengalami nasib yang sama. Diketahui, jumlah penerima manfaat dari BPNT di Bantul sekitar 80.000 KPM, sedangkan untuk PKH ada sekitar 61.367 penerima manfaat.
Anwar mengatakan jika mundurnya kedua bantuan dari pemerintah itu kurang ada sosialisasi. Sehingga sempat membuat bingung masyarakat yang menjadi agen penyalur bantuan maupun keluarga penerima manfaat.
"Kami baru tahu itu sekitar tanggal 11 kemarin, karena biasanya tanggal 8-9 [anggarannya] sudah masuk, ini kok belum. Lalu kami tanya melalui portal kemensos dan ternyata ada transisi sistem," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 425 Angkatan Kerja Disabilitas Kulonprogo Mayoritas Berwirausaha
- JCW Sebut Penyelewengan TKD Terjadi Lagi Bukti Lemahnya Pengawasan
- Fasilitas Pengelolaan Sampah Jadi Listrik Akan Dibangun di Bantul
- Ribuan Pesilat dari 50 Perguruan Berkumpul, Bukti Jogja Aman
- Anggaran Pendidikan DIY 2026 Direncanakan 39 Persen dari Total APBD
Advertisement
Advertisement