PROGRAM BPNT: Pemkab Harus Pastikan Beras Bulog Berkualitas
Ilustrasi BPNT. - Bisnis Indonesia Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Anggota DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, meminta Pemkab memantau penyaluran beras Bulog dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemantauan dan pengawasan dibutuhkan agar beras yang disalurkan benar-benar berkualitas dan layak konsumsi.
“Dulu pernah ada koordinasi dengan Dinas Sosial dan saya langsung ingatkan agar kualitas beras yang disalurkan benar-benar dijaga. Jangan sampai beras tidak layak tetap disalurkan,” kata Heri, Jumat (20/9/2019).
Menurut dia untuk memastikan beras yang disalurkan layak konsumsi, salah satunya dengan memaksimalkan fungsi pengawasan. “Saya khawatir ada stok lama yang tetap disalurkan. Jadi ini harus diantisipasi,” katanya.
Heri menuturkan di Gunungkidul sudah banyak pengalaman buruk terkait dengan penyaluran beras dari Bulog. Hal ini terlihat dalam proses penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) yang kemudian berganti nama menjadi beras sejahtera (rastra). “Dulu sempat ada kasus beras berkutu tetap disalurkan. Jangan sampai kejadian ini terulang dan kalau terjadi lagi, maka saya siap berteriak pertama kali,” katanya.
BACA JUGA :
Dia berharap Dinsos Gunungkidul benar-benar memantau sehingga proses penyaluran BPNT dapat berjalan dengan baik. “Sebelumnya saat ada temuan beras bermasalah langsung diganti. Ini bagus, tapi yang terpenting adalah komitmen dari Bulog untuk menjaga kualitas beras yang disalurkan sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Siwi Iriyanti, mengatakan di Gunungkidul tercatat ada 88.267 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT. Setiap bulan warga menerima uang Rp110.000. Uang ini dapat digunakan untuk membeli beras dan telur di warung-warung yang ditunjuk.
Menurut dia di dalam penyaluran komoditas beras akan bekerja sama dengan Bulog. Guna memastikan beras yang disalurkan benar-benar berkualitas, Dinsos menyiapkan petugas penerima aduan. “Kalau ada beras yang tidak berkualitas, maka kami meminta Bulog untuk mengganti dengan beras yang layak konsumsi,” katanya.
