Terkendala Modal, Rencana BUMD Aneka Usaha Gunungkidul Tertunda

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha di Kabupaten Gunungkidul belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan permodalan seiring kemampuan anggaran Pemkab Gunungkidul yang masih terbatas.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, mengungkapkan gagasan pembentukan BUMD Aneka Usaha sempat digulirkan sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Konsepnya semacam badan usaha palu gada yang mengelola berbagai sektor potensial di Gunungkidul, mulai perikanan, peternakan, pertanian, sampai kemungkinan sektor perhotelan untuk mendukung pariwisata,” ujar Ery, Jumat (6/2/2026).

Ia menilai unit usaha tersebut sangat menjanjikan secara bisnis. Salah satu contoh yang disebutkan adalah pabrik es berskala besar seperti di Pacitan, Jawa Timur, yang mampu meraup pendapatan hingga Rp2 miliar sampai Rp3 miliar per tahun.

“Pembelinya banyak dari nelayan Gunungkidul, karena memang di daerah kita belum ada pabrik es besar,” katanya.

DPRD Gunungkidul, lanjut Ery, sudah menindaklanjuti wacana tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak eksekutif. Namun hasil pembahasan menunjukkan pembentukan BUMD baru belum memungkinkan direalisasikan dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan, setelah perda sebagai payung hukum dibentuk, pemerintah daerah wajib menyertakan modal untuk menjalankan unit usaha tersebut. Persoalannya, kondisi keuangan daerah saat ini belum mencukupi.

Selain keterbatasan anggaran, Pemkab Gunungkidul juga masih memiliki kewajiban penyertaan modal kepada tiga BUMD yang telah ada, yakni BPD DIY, BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG), dan PDAM Tirta Handayani.

Total kewajiban penyertaan modal ke tiga BUMD tersebut mencapai Rp672 miliar. Hingga saat ini, pemerintah daerah telah merealisasikan penyertaan modal sebesar Rp448,3 miliar secara bertahap.

“Karena itu, hasil koordinasi dengan pemkab difokuskan untuk menyelesaikan penyertaan modal ke BUMD yang sudah ada terlebih dahulu,” jelas politisi Golkar tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Astuti Rahayu, mengatakan pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,5 miliar untuk penyertaan modal lanjutan.

Rinciannya, Rp5 miliar disalurkan ke BPD DIY, Rp1,5 miliar ke BPR BDG, dan Rp1 miliar ke PDAM Tirta Handayani.

“Penyertaan modal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat perda yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.