21.000 Peserta BPJS PBI Jogja Dinonaktifkan, Ini yang Dilakukan Dinkes

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 21.000 peserta BPJS PBI dinonaktifkan di Kota Jogja per 1 Februari 2026, membuat banyak warga baru mengetahui status kepesertaan mereka tidak aktif saat hendak berobat ke rumah sakit. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja langsung memprioritaskan reaktivasi bagi pasien cuci darah dan kemoterapi agar layanan tidak terputus.

Penonaktifan 21.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut baru diketahui pemerintah kota pada awal bulan ini.

“Tanggal 1 Februari kita baru mendapatkan informasi bahwa ternyata ada 21.000 peserta PBI JKN yang pembiayaannya oleh APBN dinonaktifkan. Peserta baru tahu saat datang ke rumah sakit dan statusnya tidak aktif,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani, saat jumpa pers di Balai Kota Jogja, Jumat (6/2/2026).

Merespons kondisi 21.000 peserta BPJS PBI dinonaktifkan itu, Dinkes bersama pengelola Jamkesda segera menyusun skema pengaktifan ulang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja. Skema ini diperuntukkan bagi warga yang didaftarkan pada BPJS kelas 3 dan bukan pekerja formal.

“Bagi penduduk Kota Jogja yang mau didaftarkan BPJS kelas 3 akan dicover pemerintah kota, dengan syarat mereka bukan pekerja, misalnya ibu rumah tangga,” katanya.

Lonjakan warga pun tak terhindarkan. Petugas Jamkesda yang hanya berjumlah tujuh orang harus melayani hingga sekitar 350 warga per hari yang datang untuk mengurus status kepesertaan.

“Kemarin kami agak kaget karena yang datang banyak sekali. Petugas sampai malam, bahkan sampai jam 1 dini hari masih menjawab pertanyaan warga,” ucapnya.

Dalam situasi 21.000 peserta BPJS PBI dinonaktifkan, Dinkes menetapkan prioritas bagi pasien dengan kebutuhan medis mendesak, seperti hemodialisa dan kemoterapi.

“Yang mau pakai dulu itu yang didahulukan. Yang sudah punya jadwal cuci darah, kemo, dan kondisi darurat lainnya memang kami segerakan,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Jogja, Waryono, menambahkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dilakukan untuk mempercepat proses aktivasi.

“Begitu membludak, kami koordinasi dengan BPJS supaya data bisa lebih cepat dikirim dan diaktifkan. Kami juga diberi keleluasaan tambahan akun sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” kata Waryono.

Pengajuan dapat dilakukan melalui Jogja Smart Service (JSS), WhatsApp Jamkesda, maupun datang langsung ke Mall Pelayanan Publik (MPP), meski kunjungan tatap muka kini dibatasi kuota.

“Hari Jumat ini kami beri kuota 50 orang yang datang ke MPP. Prioritas tetap untuk pasien hemodialisa dan kemoterapi karena kalau tidak dilakukan sesuai jadwal bisa membahayakan,” katanya.

Berdasarkan nota kesepahaman antara Wali Kota Jogja dan BPJS Kesehatan, pengaktifan dalam skema Universal Health Coverage (UHC) dapat dilakukan maksimal satu jam setelah pendaftaran.

Saat ini Pemkot Jogja membiayai sekitar 90.231 peserta BPJS melalui APBD sejak Januari 2026. Jika seluruh 21.000 peserta BPJS PBI dinonaktifkan tersebut dialihkan pembiayaannya ke APBD, jumlah peserta bisa meningkat menjadi sekitar 95.000 orang.

Angka ini bersifat fluktuatif karena adanya peserta meninggal dunia atau perubahan status, sehingga skema pembiayaan terus disesuaikan agar perlindungan kesehatan warga tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News