Program MBG Buka Peluang Ekonomi, Ribuan UMKM Ikut Terlibat

Harianjogja.com, JOGJA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat keterlibatan pelaku usaha dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat. Hingga awal Februari 2026, lebih dari 24.000 UMKM telah bergabung dalam ekosistem MBG untuk memasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menyebut perluasan peran UMKM dalam program MBG dilakukan karena program ini membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Kementerian UMKM, kata dia, menjalankan kolaborasi lintas sektor bersama 14 mitra yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

“Kami berharap dengan inisiatif ini UMKM semakin banyak yang terlibat melayani program makan bergizi gratis. Tahun ini kami akan mendorong pelaksanaannya di delapan provinsi,” ujar Riza dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Riza menjelaskan, persiapan pelibatan UMKM dalam program MBG telah dilakukan sejak awal peluncuran program. Bahkan, tidak lama setelah MBG berjalan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan serangkaian pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari koordinasi tersebut, Kementerian UMKM membentuk Satuan Tugas Khusus MBG yang bertugas mengawal kebijakan, regulasi, hingga penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

“Dalam Perpres itu diwajibkan agar SPPG menggunakan supplier dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM dan juga koperasi untuk mendapatkan akses pasar,” katanya.

Meski demikian, Riza mengakui masih ada SPPG yang belum sepenuhnya memanfaatkan produk UMKM sebagai pemasok utama. Untuk mendorong hal itu, sejak tahun lalu Kementerian UMKM melakukan uji coba di lima provinsi melalui skema SPPG Ramah UMKM.

Program tersebut diberikan kepada SPPG yang konsisten menyerap produk UMKM dengan sejumlah kriteria utama. Pertama, minimal 65 persen belanja dapur berasal dari UMKM pada tahun lalu dan ditargetkan meningkat menjadi 85 persen pada tahun ini.

Kedua, SPPG wajib memiliki sertifikat laik higienis. Ketiga, seluruh tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ada SPPG yang memenuhi kriteria tersebut, kami mohon diinformasikan agar bisa berkolaborasi sekaligus diberikan insentif,” lanjut Riza.

Dampak MBG Terhadap Tenaga Kerja

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Jumlah SPPG yang beroperasi pun terus bertambah dan kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091 unit. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta orang,” ujar Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai MBG juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sekitar 32.000 pegawai berstatus PPPK telah ditugaskan dalam program ini.

Selain itu, dapur SPPG menyerap 924.424 tenaga kerja secara langsung serta melibatkan 68.551 pemasok yang mayoritas berasal dari UMKM.

“Setiap supplier itu UMKM, dan masing-masing bisa menyerap 20 hingga 30 tenaga kerja lagi. Mitra langsung yang terlibat mencapai 21.413,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com