Penurunan Pendapatan & Belanja dalam APBD 2020 Jadi Sorotan

Ilustrasi APBD. - JIBI
04 November 2019 19:12 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sejumlah fraksi di DPRD Gunungkidul mempermasalahkan turunnya pendapatan dan belanja yang tertuang dalam draf APBD 2020. Hal ini terlihat dalam rapat paripurna Dewan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2020, Senin (4/11/2019).

Di dalam draf APBD 2020, pendapatan Pemkab diproyeksikan sebesar Rp1.908.977.396.938,96. Dibandingkan dengan plafon pendapatan 2019, jumlah ini sangat jauh berkurang karena Pemkab menargetkan pemasukan sebesar Rp2.129.100.246.893,61. Hal yang sama juga terlihat dari sektor belanja. Apabila di 2019 pengeluaran mencapai Rp2.321.014.083.458,61, maka di 2020 turun menjadi Rp1.970.552.646.132,94.

Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ari Siswanto, mengatakan turunnya plafon anggaran yang dimiliki Pemkab menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan di internal fraksi. Permasalahan ini sudah dimasukkan ke dalam pandangan umum fraksi untuk diserahkan ke Bupati. “Kami mau tahu penyebabnya apa kok anggaran pendapatan maupun belanja di 2020 lebih kecil ketimbang plafon yang ada di tahun ini,” kata Ari, Senin.

Menurut dia, jawaban Bupati sangat penting sebagai bahan pembahasan di tahapan berikutnya. “Informasinya anggaran turun karena dana alokasi khusus [DAK] juga turun, tapi kami masih tunggu jawaban resmi dari Bupati,” katanya.

Ari menuturkan, permasalahan dalam pembahasan APBD 2020 tidak hanya turunnya mata anggaran. F-PKS juga menyoroti konsistensi Pemkab dalam menyusun perencanaan. Menurut dia, ketidakkonsistenan ini terlihat dengan adanya perbedaan antara nota pengantar KUA-PPAS dengan draf APBD 2020. “Ini ada perbedaan nominal baik menyangkut pendapatan dan belanja. Jadi, kami juga meminta penjelasan,” katanya.

Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Golkar, Ery Agustin Sudiyati, mengatakan fraksinya sudah mencermati draf APBD 2020. Menurut dia ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan. “Mumpung masih dalam pembahasan jadi harus diselesaikan,” katanya.

Ery menuturkan beberapa catatan yang disampaikan selain menyangkut masalah plafon anggaran yang turun, Fraksi Golkar juga menyoroti tentang sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. “Ini yang harus dicermati agar pendapatan yang diperoleh bisa dimaksimalkan,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Eckwan Mulyana. Berdasar hasil pencermatan ada 28 lembar catatan. Salah satu yang menjadi catatan adalah inkonsistensi dalam penyusunan neraca anggaran. Hal ini terlihat adanya perbedaan angka baik dari sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Eckwan menuturkan tidak adanya konsistensi dalam penyusunan menimbulkan pertanyaan sehingga pihak eksekutif yang harus dijawab. “Kalau seperti ini, mana yang akan jadi acuan,” katanya.