Mutasi Penduduk Kini Lebih Mudah, DPRD Ingatkan Dampaknya pada Pilkada 2020

Proses jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Balai Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kamis (27/12/2018). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
26 November 2019 04:17 WIB Sunartono Jogja Share :


Harianjogja.com,JOGJA— Sosialisasi harus dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tiga kabupaten di DIY. Potensi konflik juga harus dicegah lebih dini melalui berbagai format antisipasi yang melibatkan lintas instansi.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan ada sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Antara lain pemutakhiran data, di mana KPU punya kewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih tetap sehingga warga yang memiliki hak bisa memberikan suaranya. Oleh karena itu, pihak terus berkoordinasi dengan Biro Tapem Pemda DIY untuk menyempurnakan perekaman e-KTP.

“Saat ini masih ada sekitar 0,5% [dari total penduduk wajib E-KTP] belum melakukan perekaman, ini terus kami kejar [untuk dilakukan perekaman],” kata di sela-sela Sosialisasi Pembinaan Parpol dan Partisipasi Masyarakat di Kepatihan, Senin (25/11/2019).

Di sisi lain perlu adanya kesepakatan antara KPU dengan pemerintah, terutama terkait mekanisme Disdukcapil melaporkan ke KPU ketika ada warga yang masuk DPT kemudian meninggal dunia. KPU memang melakukan pemutakhiran sebulan sekali, namun terkait kependudukan ini Disdukcapil memungkinkan pemutakhiran setiap hari karena banyaknya penduduk keluar masuk di DIY.

“Mutasi kependudukan di DIY per hari rata-rata sampai 25 orang baik yang keluar maupun masuk, sekarang prosesnya lebih mudah,” ucapnya.

Eko menambahkan pencegahan dini potensi konflik juga harus dilakukan. Ia menyarankan untuk memaksimalkan literasi digital melalui sosialisasi pemilu damai. Melalui sosialisasi masyarakat diharapkan menerima pemahaman proses pemilu, sehingga bisa berjalan lancar.

“Kita sepakat bahwa harus mengajak proses pilkada ini tidak terjadi politisasi SARA, dan tentu menentang adanya money politic serta tetap menjaga persatuan meskipun ada pilkada,” ujarnya.

Selain itu format sosialisasi juga harus diubah karena saat ini sebaiknya menyasar kalangan milenial. “Anak milenial ini permintaannya tambah, misalnya bisa saja KPU menggelar nongkrong di kafe, mereka kan influencer, bisa melalui komik menarik yang langsung bisa dicerna anak-anak muda ini,” katanya.