Advertisement
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Ahmad Baehaqi (Harian Jogja - Jumali)
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada diselenggarakan terpisah. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mengaku implikasi dari putusan tersebut adalah perlu ada perubahan Undang-undang (UU) Pemilu dan Pilkada.
Menurut Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, putusan MK tersebut memiliki tujuan yang baik untuk membangun demokrasi yang lebih konstruktif. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada juga akan taat pada regulasi dan hukum yang berlaku terkait kepemiluan.
Advertisement
BACA JUGA: Pilkada Berjalan Sukses, KPU Kota Jogja Sampaikan Terima Kasih
“Artinya UU Pemilu dan Pilkada pasti ada perubahan. Perubahan ini menjadi keweangan legislatif. Kami sebagai pihak yang menjalankan saja,” kata Baehaqi dihubungi, Selasa (1/7/2025).
Kata dia, KPU RI juga belum menyampaikan informasi apapun pasca putusan MK tersebut. Pasalnya, belum ada tahapan yang dilakukan setelah Pemilu dan Pilkada 2024 selesai digelar.
Adapun penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Sleman juga lancar. Jeda non tahapan yang sedang berlangsung KPU Sleman gunakan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan ke masyarakat.
Materi pendidikan tersebut mengarah pada signifikansi atau pentingnya pemilu dan demokrasi dalam membangun kesadarah hak masyarakat.
“Kalau pemutakhiran data kan melanjutkan daftar pemilih tetap. Penduduk itu dinamis. Ada yang pindah keluar dan masuk. Kami Koordinasi juga dengan berbagai instansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemenkumham, TNI/ Polri, dan Balai Pendidikan Menengah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hasil Monitoring Beras di Jogja, Belum Ditemukan Penyimpangan
Masih Merugi, DPRD Dorong PDAB Tirtatama Jadi Penopang Ketahanan Air di DIY
Kebutuhan BBM 2,1 Juta Liter Per Tahun, DIY Belum Berencana Dirikan SPBU Nelayan
BPBD Gunungkidul Mulai Petakan Dampak Kekeringan di Musim Kemarau Tahun Ini
Advertisement
Sebentar Lagi Jatuh Tempo, Pembayaran PBB P2 di Sleman Baru Mencapai Rp56 Miliar dari Target Rp80 Miliar
Dalam 2 Hari, BMKG Catat 55 Kali Rentetan Gempa Bumi Terjadi di Probolinggo Akibat Aktivitas Sesar Aktif
Normalisasi Luweng di Gunungkidul, DPUPRKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp7 Miliar di APBD Perubahan 2025
Stok BBM Nelayan Bantul Masih Aman, HNSI: Pakai Pertalite Bukan Solar
Gempa Bumi Tektonik M3,3 Guncang Probolinggo Jatim dengan Kedalaman 7 Km Malam Ini
Advertisement
Antisipasi Beras Oplosan, Wali Kota Jogja Imbau Warga Beli di Kios Segoro Amarto
6.000 KK di DIY Dicoret dari Penerima Bantuan Pangan Beras 10 Kg
Pembangunan Jalan di Batas Kota Bantul Dimulai, Pemkab akan Tutup Jalur Bagian Barat, Ini Alasannya
Konsumsi BBM Bersubsidi untuk Nelayan Gunungkidul Terus Meningkat
Media Massa Jogja Siap Dukung PORDA DIY 2025
Advertisement
Beras Oplosan Medium dan Premium Ditemukan di Pasar Tradisional di Bantul
Berita Pilihan
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL dari Solo ke Jogja Hari Ini Jumat (18/7/2025)
- Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo Hari Ini (18/7/2025)
- Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro ke Parangtrtis Bantul Hari Ini, Jumat 18 Juli 2025
- Ada Pemeliharaan Jaringan, Listrik di Wilayah Bantul Utara Bakal Padam 3 Jam Siang Ini
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
Advertisement
Advertisement
