Efektivitas Program MBG Ramadan Jadi Sorotan Akademisi

Harianjogja.com, SLEMAN—Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan dinilai perlu evaluasi agar tetap tepat sasaran dan efisien anggaran. Hal ini ditegaskan akademisi UNISA Yogyakarta yang mendorong rasionalisasi kebijakan menyesuaikan perubahan pola konsumsi masyarakat selama bulan puasa.

Dosen Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, menyarankan pemerintah melakukan rasionalisasi serta evaluasi berkala terhadap program MBG selama Ramadan. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah inefisiensi anggaran sekaligus memastikan program tetap menjangkau kelompok sasaran di tengah perubahan pola makan masyarakat.

Menurutnya, setiap kebijakan publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, semestinya mendapatkan pengawasan rutin agar tujuan utama kebijakan dapat tercapai secara optimal. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan implementasi di lapangan tetap relevan dengan kondisi sosial yang berkembang, termasuk pada periode Ramadan.

Pelaksanaan program MBG selama bulan puasa memunculkan beragam respons karena pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi distribusi makanan dalam program tersebut selama Ramadan.

"Mengingat terdapat perbedaan waktu dan pola konsumsi, apabila tidak dikalkulasi dengan baik, dikhawatirkan program MBG selama Ramadan menjadi tidak optimal dan dampak penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran," tutur Gerry, Rabu (18/2/2026).

Program MBG, lanjut Gerry, pada dasarnya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Secara teknis, penyediaan makanan dilakukan melalui menu dengan standar gizi yang telah diatur oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, implementasi pada Ramadan berpotensi menghadapi tantangan mendasar terkait waktu distribusi dan konsumsi.

"Relevansi distribusi akan lebih maksimal apabila menu matang yang disajikan, dikirimkan saat menjelang waktu sahur atau berbuka puasa," kata dia.

Ia menjelaskan gagasan tersebut secara teknis memungkinkan dilakukan, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi pada kualitas makanan, kebutuhan logistik, serta peningkatan biaya operasional. Distribusi makanan matang dalam rentang waktu tertentu membutuhkan pengelolaan ketat agar mutu gizi tetap terjaga.

Di sisi lain, apabila diganti dengan menu kering kemasan yang lebih tahan lama, terdapat kekhawatiran nilai pemenuhan gizi tidak optimal. Hal ini karena kebutuhan gizi yang maksimal umumnya lebih mudah dicapai melalui bahan pangan segar yang diolah sesuai waktu konsumsi penerima manfaat.

"Kita ketahui bersama, pemenuhan gizi yang baik dan maksimal akan lebih tepat terwujud melalui bahan realfood yang segar dan dimasak sesuai waktu konsumsi penerima MBG," ujarnya.

Gerry juga menyoroti faktor budaya masyarakat Indonesia selama Ramadan yang sarat aktivitas sosial seperti buka puasa bersama, berbagi takjil, hingga pemberian bantuan makanan kepada masyarakat. Tradisi tersebut dinilai sudah menjadi mekanisme sosial yang kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan selama bulan puasa.

Menurutnya, keberadaan program MBG selama Ramadan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan bantuan sosial berbasis komunitas yang sudah berjalan. Oleh karena itu, realokasi program selama Ramadan diharapkan tidak dimaknai sebagai pengurangan perlindungan sosial, melainkan langkah rasional untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

"Melainkan upaya rasionalisasi kebijakan demi menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran serta tetap memberikan ruang bagi mekanisme penyediaan bantuan informal dari masyarakat yang sudah mengakar kuat selama bulan Ramadan," tuturnya.

Ia menegaskan usulan rasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis selama Ramadan merupakan bentuk aspirasi agar pemanfaatan anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan.

"Saran tersebut bukan untuk menghapus bantuan sosial, melainkan upaya optimalisasi fiscal berbasis konteks dan urgensi. Dengan menentukan skala prioritas dan timbang-timbang cakupan manfaat yang lebih luas," katanya.

Pembahasan efektivitas program MBG selama Ramadan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan gizi nasional tetap berjalan optimal, efisien, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News